celebrithink.com – Kasus dugaan korupsi semakin sering menguak aset mencurigakan dari berbagai pihak, termasuk pejabat negara. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset miliaran rupiah yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kali ini, kasus ini menyeret nama anggota DPR, Anwar Sadad, dengan penyitaan aset senilai Rp8,1 miliar.
Aset Miliaran Disita oleh KPK
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi penyitaan ini melibatkan tiga unit properti. Aset yang berlokasi di Jawa Timur itu meliputi tanah, bangunan, dan apartemen. Penegasan ini muncul dalam konferensi pers pada 13 Januari 2025.
Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, aset tersebut diduga kuat berasal dari korupsi dana hibah Pokmas yang bersumber dari APBD Jawa Timur 2019–2022. “Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya KPK menindak lanjuti kasus dana hibah Pokmas,” jelasnya.
Rangkaian Penyidikan yang Intensif
Anwar Sadad sebelumnya telah diperiksa oleh KPK pada beberapa kesempatan, salah satunya pada 8 Januari 2025. Penyelidikan ini menyoroti aliran dana serta pola distribusi hibah yang dinilai mencurigakan. Selain itu, KPK telah menggeledah beberapa kantor di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk mencari bukti tambahan.
Asep Guntur menyebutkan bahwa Anwar pernah mangkir dari panggilan penyidik pada Oktober 2024 tanpa alasan yang jelas. Meski begitu, penyidikan tetap berjalan, melibatkan pemeriksaan saksi penting, seperti mantan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar.
21 Tersangka dan Aliran Dana Bermasalah
KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Dari jumlah itu, empat orang berstatus sebagai penyelenggara negara. Namun, KPK belum mengungkap identitas lengkap para tersangka.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah bagaimana dana hibah yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat justru dialihkan untuk keuntungan pribadi. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap alokasi anggaran daerah.
Langkah KPK ke Depan
KPK terus berupaya mengungkap konstruksi perkara dengan teliti. Selain dokumen dan barang elektronik, penyidik juga mencari hubungan langsung antara tersangka dengan aset yang disita. Upaya ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Penyitaan aset senilai miliaran rupiah dari seorang legislator adalah bukti nyata bahwa penyelewengan dana publik harus dihentikan. Masyarakat juga diharapkan terus mendukung langkah KPK agar praktik korupsi bisa diberantas hingga ke akar-akarnya.
