Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy baru-baru ini mengusulkan agar korban judi online masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos). Pernyataan ini disampaikan Muhadjir beberapa hari setelah insiden seorang polisi wanita (polwan) membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur. Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) perlu membina korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
“Kami sudah banyak memberikan advokasi kepada korban judi online. Salah satunya adalah dengan memasukkan mereka ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bansos,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (13/6/2024).
Lalu, apa alasan di balik usulan ini? Mengapa korban judi online dianggap layak mendapatkan bansos?
Muhadjir menjelaskan bahwa untuk korban judi online bisa menerima bansos, nama mereka harus dimasukkan ke dalam DTKS. Menurutnya, korban judi online berhak mendapat bansos karena aktivitas judi ini dapat memiskinkan masyarakat. Ia mengkhawatirkan munculnya masyarakat miskin baru akibat kecanduan judi online. Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat miskin dan harus bertindak untuk mencegah masalah ini semakin meluas.
Ia juga mengakui bahwa masyarakat sudah sangat khawatir dengan penyebaran judi online. Judi online telah menjadi “penyakit” baru dalam masyarakat karena tidak hanya menyasar kelompok menengah ke bawah, tetapi juga berbagai kalangan. “Sudah banyak korban, dan tidak hanya dari segmen masyarakat tertentu. Bukan hanya masyarakat bawah saja, tetapi juga masyarakat atas, termasuk kalangan intelektual dan perguruan tinggi, banyak yang terpengaruh,” jelas Muhadjir.
Usulan ini tentunya menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak mungkin mendukung langkah ini sebagai upaya untuk membantu mereka yang jatuh miskin akibat kecanduan judi online. Namun, ada juga yang mungkin mempertanyakan apakah langkah ini merupakan solusi yang tepat. Mengapa? Karena ada risiko bahwa bantuan sosial ini justru bisa disalahgunakan dan tidak menyelesaikan masalah utama kecanduan judi itu sendiri.
Pemerintah diharapkan juga mengembangkan program yang komprehensif untuk mengatasi akar masalah dari kecanduan judi online, seperti edukasi tentang risiko judi online, serta menyediakan layanan rehabilitasi bagi para korban. Dengan demikian, selain memberikan bansos, ada upaya yang lebih holistik untuk mengatasi masalah ini dari akarnya.
Dengan meningkatnya kasus judi online di kalangan masyarakat, usulan ini memang patut dipertimbangkan. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan cermat dan diawasi dengan ketat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil bisa benar-benar membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan yang disebabkan oleh judi online.
