Program Makan Bergizi
Celebrithink.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai upaya nyata meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini telah berjalan selama tiga minggu, tetapi belum menjangkau semua wilayah. Daerah seperti Papua, Jambi, dan Bengkulu masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa keterbatasan infrastruktur menjadi alasan utama beberapa provinsi belum menerima manfaat program ini. Kolaborasi dengan mitra swasta terus dilakukan untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai.
Kendala Infrastruktur Jadi Tantangan Utama
Dalam keterangannya, Dadan menyebutkan pentingnya infrastruktur dan kesiapan mitra dalam melaksanakan program ini. “Program ini sepenuhnya berkat kontribusi mitra,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Jakarta.
Meski menghadapi tantangan, BGN optimis dapat membangun 1.542 pusat MBG pada tahun 2025. Proyek ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 6 triliun yang direncanakan mulai terealisasi pada bulan Agustus mendatang.
Pendanaan dan Perjuangan Status Pegawai
Pendanaan program MBG saat ini bersumber dari APBN yang dikelola oleh yayasan mitra. Awalnya, BGN berniat mengelola dana secara mandiri, tetapi sesuai arahan Kementerian Keuangan, pengelolaan harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS).
Sayangnya, sebagian besar pegawai BGN belum berstatus PNS. Untuk itu, Dadan mengupayakan agar pegawai BGN dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada April 2025. Hal ini diharapkan mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan efisiensi.
Langkah Menuju Pemerataan Program
Meski belum sempurna, program Makan Bergizi Gratis menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik dan pengelolaan dana yang efektif, diharapkan semua provinsi di Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.
Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah penting meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Meski terkendala infrastruktur di beberapa daerah, pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan. Dengan dukungan dana, mitra, dan peningkatan status pegawai, program ini diharapkan segera merata. Tantangan yang ada menjadi pendorong untuk menciptakan solusi inovatif demi pemerataan akses gizi, menuju Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.
