Celebrithink.com – Fenomena “Double Income, No Savings” atau dua penghasilan, nol tabungan bukan lagi sekadar isu individual, melainkan alarm sistemik yang nyata. Mengapa dua penghasilan sering kali tetap terasa “pas-pasan”? Jawabannya ada pada ketimpangan antara Laju Inflasi Biaya Hidup vs Kenaikan Upah Riil.
- Inflasi Gaya Hidup vs Kebutuhan Dasar: Biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan (terutama di area urban) meroket jauh melampaui persentase kenaikan UMP tahunan.
- Beban Ganda (Sandwich Generation): Kelas pekerja tidak hanya menghidupi diri sendiri dan anak, tapi sering kali menjadi jaring pengaman finansial bagi orang tua karena sistem dana pensiun nasional yang belum kuat.
Kabar Lapangan Pekerjaan Formal yang Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Lapangan kerja formal yang menawarkan stabilitas, asuransi, dan jenjang karier sedang mengalami tantangan besar:
- Fenomena “Gig Economy” yang Agresif: Perusahaan kini lebih suka merekrut tenaga kontrak atau freelance (ekonomi gig) daripada karyawan tetap untuk menekan biaya overhead. Ini menciptakan Prekariat—kelas pekerja yang bekerja keras tapi tanpa jaminan hari tua.
- Deindustrialisasi Dini: Kontribusi sektor manufaktur (penyerap tenaga kerja formal terbesar) terhadap PDB cenderung stagnan. Akibatnya, banyak pencari kerja lari ke sektor informal (dagang kecil-kecilan, ojek online) yang pendapatannya fluktuatif.
- Kesenjangan Keterampilan (Skill Gap): Teknologi AI dan otomasi mulai masuk ke perkantoran. Pekerja yang tidak cepat beradaptasi terancam tergeser, sementara lowongan baru menuntut spesialisasi tinggi dengan gaji yang belum tentu sebanding.
Sudah Hadirkah Negara bagi Kelas Pekerja?
Negara sebenarnya telah hadir melalui berbagai kebijakan seperti UU Cipta Kerja, program Kartu Prakerja, hingga perluasan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pertanyaannya adalah: Seberapa efektif kehadirannya dirasakan di dompet pekerja?
- Jaring Pengaman yang Tipis: Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ada, namun syarat administrasinya sering kali rumit bagi mereka yang baru saja kena PHK.
- Keberpihakan pada Investasi vs Perlindungan Pekerja: Sering ada persepsi bahwa regulasi lebih condong memudahkan investor (kemudahan rekrut-pecat) demi menggerakkan ekonomi, namun mengorbankan daya tawar pekerja.
- Pajak vs Fasilitas Publik: Kelas pekerja adalah pembayar pajak yang paling taat (lewat PPh 21), namun mereka seringkali masih harus mengeluarkan uang ekstra untuk sekolah swasta atau RS swasta karena fasilitas publik yang belum merata kualitasnya.
Negara Harus Berbuat Lebih untuk Upah Pekerja
Negara tidak cukup hanya hadir dalam bentuk regulasi di atas kertas. Kelas pekerja membutuhkan:
Reformasi Upah: Yang tidak hanya menghitung inflasi barang, tapi juga biaya hidup layak (living wage).
Pengendalian Harga Kebutuhan Dasar: Terutama pangan dan perumahan rakyat yang terjangkau di pusat kota.
Revitalisasi Industri Manufaktur: Untuk menciptakan kembali “kursi” pekerjaan formal yang stabil.
