Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, secara mengejutkan mengumumkan darurat militer pada Selasa malam (3/12). Langkah ini menandai kali pertama sejak 1987 bahwa Korea Selatan berada dalam status darurat militer. Dalam pidatonya, Presiden Yoon menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga stabilitas negara dari ancaman “elemen antinegara.”
“Untuk melindungi Korea Selatan yang menjunjung kebebasan dari ancaman pasukan komunis Korea Utara dan melenyapkan elemen-elemen antinegara, saya dengan ini menyatakan darurat militer,” ujar Yoon Suk Yeol. Pernyataan ini mencerminkan urgensi yang dirasakan pemerintah terhadap potensi ancaman terhadap tatanan konstitusional negara.
Namun, situasi berubah drastis keesokan harinya. Pada Rabu pagi (4/12), Presiden Yoon mencabut keputusan darurat militer setelah Majelis Nasional menolak langkah tersebut melalui pemungutan suara. Kabinet segera mengadakan pertemuan untuk mengesahkan pencabutan darurat militer. Meskipun sempat tertunda akibat belum terpenuhinya kuorum, langkah pembatalan segera terealisasi.
Dalam pidato lanjutan, Presiden Yoon menjelaskan alasan pencabutan tersebut. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menghormati hasil suara dari Majelis Nasional dan meredakan ketegangan yang muncul. Presiden Yoon juga mengkritik Majelis Nasional atas tindakan-tindakan yang dianggapnya melemahkan fungsi negara, seperti pemakzulan berulang-ulang serta manipulasi legislatif dan anggaran.
“Warga negara yang terhormat, saya mengumumkan darurat militer pada Selasa malam dengan tekad kuat untuk menyelamatkan negara ini dari kekuatan-kekuatan anti-negara yang mencoba melumpuhkan fungsi-fungsi penting negara dan menghancurkan tatanan demokrasi liberal. Namun, beberapa saat yang lalu, Majelis Nasional menuntut pencabutan darurat militer. Karena itu, pasukan yang dikerahkan untuk urusan ini ditarik, dan darurat militer akan dicabut melalui keputusan Dewan Negara,” ujar Presiden Yoon.
Langkah darurat militer yang hanya berlangsung singkat ini memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat dan politisi. Beberapa pihak mendukung tindakan tegas Presiden Yoon sebagai upaya menjaga keamanan nasional, sementara yang lain mengkritiknya sebagai keputusan tergesa-gesa yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik. Situasi ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Korea Selatan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan demokrasi liberal.
