celebrithink.com – Penerapan kebijakan baru selalu menarik perhatian, terutama jika terkait pajak. Kebijakan PPN 12% yang ditujukan untuk barang dan jasa mewah menjadi topik utama bagi para pengusaha. Bagaimana dampaknya?
Kebijakan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah
Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Barang lain tetap dikenakan tarif 11%, seperti yang berlaku sejak 2022. Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, menyebut langkah ini sebagai keputusan strategis.
Kenaikan PPN untuk barang mewah diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024. Kebijakan ini dianggap mampu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. Selain itu, hal ini dinilai mendorong kompetisi di industri nasional dan memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif tetap terjaga.
Masa Transisi untuk Penyesuaian
Pengusaha diberi waktu tiga bulan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Wakil Ketua Umum Kadin, Suryadi Sasminta, menegaskan pengusaha siap mengimplementasikan aturan baru. Masa transisi memberikan kesempatan untuk memahami cara penghitungan dan pembuatan faktur sesuai peraturan.
Suryadi juga menjelaskan bahwa pengusaha yang sudah menerapkan tarif PPN 12% sebelum waktunya harus mengembalikan kelebihan 1% kepada pembeli. Langkah ini mengikuti aturan pelaksanaan yang sedang dirancang pemerintah.
Pajak sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi
Suryadi menegaskan pentingnya pemasukan pajak untuk mendukung target ekonomi nasional. Dengan Kadin sebagai mitra pemerintah, mereka berkomitmen memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif. Tujuannya jelas, yaitu mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Dampak pada Dunia Usaha
Bagi pengusaha, kebijakan ini membawa tantangan sekaligus peluang. Dengan tarif PPN yang berbeda untuk barang mewah, mereka dapat menyusun strategi harga yang lebih kompetitif. Selain itu, transparansi dalam pelaporan pajak semakin penting untuk membangun kepercayaan konsumen.
Kebijakan PPN 12% bukan hanya soal pajak, tetapi juga tentang bagaimana menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan masa transisi dan aturan yang jelas, pengusaha diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Kadin dan pemerintah terus bersinergi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
