Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan pernyataan tegas bahwa tidak ada rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara di level pemerintahan. Dalam keterangan yang disampaikan di Istana Negara pada Senin (2/12), Hasan menyebut isu tersebut tidak pernah menjadi agenda rapat kabinet.
“Sampai saat ini, tidak ada pembahasan mengenai pembentukan badan atau kementerian penerimaan negara,” ujar Hasan. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tetap menjalankan tugasnya dengan struktur yang ada. “Satu menteri dan tiga wakil menteri masih bekerja seperti biasa,” tambahnya.
Pernyataan ini merespons kabar yang sebelumnya disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Hashim menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana membentuk Kementerian Penerimaan Negara untuk memperbaiki sistem perpajakan dan cukai. Bahkan, ia menyebut nama Anggito Abimanyu sebagai calon kuat menteri untuk kementerian tersebut. Saat ini, Anggito menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan bersama Sri Mulyani dan Thomas Djiwandono.
Menurut Hashim, tugas Anggito nantinya akan mencakup perbaikan sistem perpajakan yang dinilai masih mengalami kebocoran. Program strategis lainnya juga disebut akan dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara di sektor pajak dan cukai.
Meski begitu, Istana menepis kabar tersebut dan menegaskan bahwa pembahasan itu belum menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Langkah konsolidasi internal di Kementerian Keuangan dianggap cukup untuk menjawab tantangan pengelolaan penerimaan negara. Hingga saat ini, pemerintah tetap fokus pada penguatan sistem keuangan yang sudah berjalan tanpa rencana restrukturisasi besar.
