Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terus berkomitmen untuk menurunkan biaya logistik guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Dalam konferensi pers yang digelar pada 22 November 2024, Widodo Ramadyanto, Koordinator Kelompok Kerja Pembiayaan dan Analisis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, menjelaskan berbagai upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Salah satu langkah nyata adalah pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pengiriman paket pada 2022 yang mengurangi belanja perpajakan hingga 364 miliar rupiah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien dan kompetitif, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap sektor e-commerce, UMKM, dan pelaku usaha lainnya. Menurut Widodo, sektor logistik darat menjadi fokus utama yang masih memerlukan perhatian lebih, meskipun implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sudah mencapai 97 persen. Penguatan sektor ini penting, mengingat peran logistik darat yang vital dalam mendukung distribusi barang secara merata di seluruh Indonesia.
Selain itu, dengan dukungan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, sektor logistik diyakini akan memainkan peran kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah logistik yang efisien akan berdampak langsung pada pengurangan biaya ekonomi dan sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Efisiensi logistik ini juga diharapkan dapat memperkuat sektor industri dalam negeri, mempermudah akses pasar internasional, serta membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
