Situasi tak biasa terjadi di Cirebon ketika sejumlah rumah makan Padang yang dikelola oleh pengusaha non-Minang dirazia oleh Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon (PRMPC). Ormas ini melakukan “sweeping” dan mencopot label “Masakan Padang” pada rumah makan yang mereka nilai tidak sesuai standar, terutama karena harga jual yang sangat murah.
Erlinus Tahar, penasihat PRMPC, membenarkan bahwa razia tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga persaingan bisnis yang sehat. Menurutnya, fenomena rumah makan Padang murah ini mulai marak sejak 2021 dan berpotensi merugikan penjual lain yang mengikuti standar harga lebih tinggi. “Kami tidak melarang orang luar Minang menjual nasi Padang, tapi harga ayam Rp9.000 terlalu rendah dan berisiko merusak persaingan. Ini soal harga, bukan asal penjualnya,” jelasnya seperti dilansir dari detikJabar.
Erlinus menegaskan bahwa langkah pencopotan label “Masakan Padang” ini diambil untuk mencegah kesalahpahaman di masyarakat terkait harga standar. Ia juga mencatat bahwa restoran murah ini didirikan oleh pengusaha dari luar Cirebon seperti Bandung, Jakarta, dan Bekasi. Meski demikian, selama usaha dijalankan sesuai dengan standar umum, PRMPC tidak akan mempermasalahkannya.
Meski demikian, aksi ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menilai tindakan tersebut melanggar kebebasan berusaha. Situasi ini pun menarik perhatian aparat keamanan, dengan Kapolsek Pabuaran AKP Muchamad Soleh yang membenarkan insiden pencopotan label pada salah satu rumah makan Padang milik Paujan di Desa Sukadana pada Kamis (17/10).
Menurut AKP Soleh, sekelompok orang meminta agar harga makanan dinaikkan dari Rp10.000 menjadi standar umum sekitar Rp16.000. Insiden ini berlangsung kondusif tanpa bentrokan, namun massa mencopot label “Masakan Padang” pada warung tersebut. Meski tujuannya adalah menjaga standar harga, tindakan ini dianggap terlalu jauh oleh beberapa pihak dan diakui hanya dilakukan oleh oknum tertentu.
