Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan penghargaan dalam kategori Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Penghargaan ini diberikan atas upaya Kemenhub dalam menyediakan layanan yang inklusif dan responsif untuk kelompok rentan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima penghargaan tersebut di acara Gebyar Pelayanan Prima. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada Selasa. Dalam kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan, “Hari ini LRT Sumsel mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima dari Kemenpan RB.”
Unit kerja yang menerima penghargaan adalah Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (LRT Sumsel). LRT Sumsel terpilih sebagai salah satu dari 10 kementerian terbaik dalam pelayanan prima. Menhub berpesan kepada seluruh unit kerja Kemenhub untuk terus meningkatkan pelayanan. “Fasilitas yang dibangun harus bisa melayani masyarakat,” tegas Menhub.
Menhub juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif untuk seluruh masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Kemenhub sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa pelayanan publik harus menyediakan kemudahan akses untuk semua, termasuk kelompok rentan.
Menhub menambahkan, “Itu yang terus kita upayakan. Selamat atas penghargaan ini. Kita harus terus berjuang.” Ia berharap seluruh unit kerja, operator, dan pemangku kepentingan di Kemenhub dapat memberikan pelayanan yang prima, transformatif, inovatif, dan inklusif.
“Penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk mempertahankan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” ungkap Menhub. Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Abdul Hakim, menyatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia terus menunjukkan tren positif.
Menurutnya, indeks Pelayanan Publik Indonesia, yang diukur oleh theglobaleconomy.com, mengalami peningkatan signifikan. Indeks Daya Saing Indonesia juga meningkat di tahun 2024, mencapai peringkat 27, lebih baik dari posisi 44 pada tahun 2022.
“Peningkatan ini mencerminkan hasil dari berbagai perbaikan yang dilakukan dalam pemerintahan dan pelayanan publik,” jelas Hakim. Ia menambahkan bahwa kegiatan penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi bagi penyelenggara pelayanan publik yang menjalankan tugasnya dengan baik.
