Celebrithink.com – Gejolak ekonomi global kembali memaksa Indonesia untuk memutar otak. Menyusul harga minyak dunia yang melonjak tajam hingga menembus angka US$100 per barel, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meminta jajaran menterinya untuk mengkaji ulang pola kerja nasional salah satunya WFH.
Dua opsi besar yang kini ada di atas meja adalah pemberlakuan kembali Work From Home (WFH) dan skema kerja 4 hari seminggu. Langkah drastis ini diambil karena harga minyak saat ini sudah jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang hanya mematok angka di kisaran US$70 per barel.
Belajar dari Pandemi: WFH Tekan Mobilitas, Hemat BBM
Pemerintah melihat adanya korelasi kuat antara pengurangan mobilitas masyarakat dengan penurunan konsumsi BBM nasional. Pengalaman saat pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa ketika kantor-kantor tutup dan orang bekerja dari rumah, beban subsidi energi negara berkurang signifikan.
Indonesia tidak sendirian. Beberapa negara, termasuk Pakistan, sudah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa untuk menghadapi krisis energi global. Pengurangan hari kerja dinilai menjadi solusi instan untuk membatasi pergerakan kendaraan pribadi yang mengonsumsi BBM subsidi maupun nonsubsidi.
Apa Kata Para Ahli?
Sejumlah ekonom menilai langkah ini cukup rasional sebagai tindakan darurat (emergency measure) untuk menekan pengeluaran negara yang membengkak. Namun, kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri. Agar efektif dan berkelanjutan, muncul beberapa usulan tambahan:
- Optimalisasi Transportasi Publik: Pemberian diskon tarif transportasi umum agar masyarakat tetap bisa bermobilitas tanpa kendaraan pribadi.
- Infrastruktur Ramah Lingkungan: Perbaikan jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki agar menjadi alternatif nyata untuk perjalanan jarak dekat.
- Transformasi Digital: Memastikan infrastruktur internet merata agar produktivitas tetap terjaga saat WFH kembali diberlakukan.
Antara Penghematan dan Produktivitas
Meskipun bertujuan baik untuk APBN, kebijakan kerja 4 hari seminggu tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait produktivitas sektor swasta dan layanan publik. Tim menteri kini tengah menghitung rasio penghematan energi dibandingkan dengan potensi dampak ekonomi yang mungkin muncul.
Apakah kebijakan ini akan menjadi “norma baru” di tahun 2026?
