celebrithink.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengkritik penggunaan patwal oleh pejabat publik yang dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas. Menurut mereka, patwal sebaiknya hanya digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan keamanan tanpa menambah kemacetan di jalan
Fungsi Penggunaan Patwal yang Terganggu
Patwal pada dasarnya digunakan untuk pengamanan kendaraan penting, seperti konvoi VIP dan kendaraan darurat. Menurut Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, pengawalan semestinya memberikan jaminan keamanan, baik untuk kendaraan yang dikawal maupun pengendara lain. Polisi, sebagai pihak yang berwenang, memiliki tugas utama dalam hal pengamanan ini.
“Esensi dari pengawalan adalah memberikan pengamanan. Pihak yang paling berwenang adalah Polri karena pengamanan adalah bagian dari tugas mereka,” ujar Tory dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/1). Patwal berfungsi untuk mengawal kendaraan prioritas seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan bantuan kemanusiaan yang membutuhkan perjalanan bebas hambatan.
Dampak Patwal bagi Lalu Lintas
Namun, kondisi lalu lintas Jakarta yang semakin padat semakin memperburuk masalah ini. Jika semua pejabat publik mendapatkan pengawalan patwal, bisa dipastikan kemacetan akan semakin parah. Setiap pejabat yang diprioritaskan hanya akan menambah antrean panjang kendaraan lain di jalan.
Tory mengusulkan agar hanya Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan patwal untuk mengurangi kemacetan. “Di Jakarta yang sudah penuh sesak, pengawalan sebaiknya dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pejabat lainnya tidak perlu dikawal seperti mereka,” tambahnya.
Angkutan Umum Sebagai Solusi
Penggunaan patwal juga perlu dipertimbangkan ulang mengingat sistem transportasi publik di Jakarta yang semakin berkembang. Angkutan umum seperti bus, KRL, LRT, dan MRT kini menjangkau hampir seluruh kawasan pemukiman. Dengan demikian, pejabat publik dapat dengan mudah mengakses angkutan umum untuk bepergian tanpa mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya.
“Angkutan umum di Jakarta sudah merata, hampir di setiap sudut kota ada halte atau bus stop dalam jarak kurang dari 500 meter. Dengan ketersediaan angkutan umum yang sangat baik, pejabat seharusnya dapat menggunakannya tanpa harus bergantung pada patwal,” jelas Tory.
Mengurangi penggunaan patwal hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Dengan keberadaan angkutan umum yang sudah tersebar di seluruh Jakarta, pejabat dan masyarakat umum dapat berperan aktif dalam mengurangi kemacetan. Fokus pada pengawalan yang lebih efisien dan penggunaan transportasi umum dapat menjadi solusi nyata untuk Jakarta yang lebih nyaman.
