celebrithink.com – Rencana perubahan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi kembali memicu perhatian publik. Pemprov Banten mengusulkan perubahan ini untuk mendukung kelanjutan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), yang termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Proyek tersebut menjadi sorotan karena berdiri di atas lahan hutan lindung seluas 1.602,79 hektare.
Pemprov Banten Ajukan Usulan Resmi
Usulan ini disampaikan melalui surat bernomor B.00.7.2.1/1936/BAPP/2024 oleh penjabat Gubernur Banten kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, pada 25 Juli 2024. Dalam surat itu, disebutkan kebutuhan untuk mengubah fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi guna mendukung PSN.
Raja Juli menegaskan bahwa dokumen usulan ini masih dalam proses pendalaman. Ia menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.
Pembentukan Tim Terpadu untuk Verifikasi
Kementerian Kehutanan akan membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tim ini bertugas melakukan verifikasi faktual terkait data di lapangan. Beberapa aspek yang akan dipertimbangkan meliputi:
- Kecukupan luasan kawasan hutan.
- Daya dukung dan daya tampung kawasan hutan.
Raja Juli menekankan bahwa keputusan akhir akan diambil berdasarkan hasil analisis mendalam dan tetap mematuhi norma hukum yang berlaku.
Polemik Status Hutan Lindung di PIK 2
Proyek PIK 2 sendiri tidak lepas dari kontroversi. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut bahwa status hutan lindung harus diubah terlebih dahulu agar proyek ini dapat dilanjutkan. Pemda juga diminta merevisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pemilik proyek harus mengajukan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).
Komitmen Transparansi dalam Proses
Raja Juli menjanjikan proses yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan. Hal ini bertujuan memastikan keputusan yang diambil tidak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
Usulan perubahan hutan lindung menjadi hutan produksi untuk proyek PIK 2 menimbulkan pro dan kontra. Meski bertujuan mendukung proyek nasional, prosesnya harus benar-benar transparan dan sesuai aturan demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
