Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program stunting yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru tidak tepat sasaran. Dari total anggaran Rp10 miliar yang dialokasikan pemerintah pusat, hanya Rp2 miliar yang sampai ke rakyat. Hal ini disampaikan dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Desember 2024.
Tito menjelaskan bahwa dari anggaran Rp10 miliar, sekitar Rp6 miliar digunakan untuk kegiatan rapat koordinasi dan studi banding. Sementara itu, dana yang sebenarnya dialokasikan untuk program pemberian makanan kepada ibu hamil dan anak-anak di bawah dua tahun hanya sebesar Rp2 miliar. Selain itu, masih ada anggaran sebesar Rp2 miliar yang digunakan untuk evaluasi program tersebut. Tito menilai penggunaan anggaran yang tidak efisien ini perlu segera diperbaiki.
Oleh karena itu, Tito meminta kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memeriksa lebih teliti pengeluaran-pengeluaran daerah yang tidak efektif. Dia menekankan bahwa para kepala daerah harus memiliki perubahan pola pikir dalam mengelola anggaran daerah. Tito juga mengingatkan agar kepala daerah tidak mudah tertipu oleh pejabat di bawahnya yang mungkin melakukan penyalahgunaan terhadap anggaran.
Tito menambahkan bahwa dalam pelaksanaan program-program tersebut, sering kali terdapat kegiatan yang berlebihan, seperti rapat-rapat yang tidak jelas tujuannya. Ia mempertanyakan, kapan program-program tersebut akan benar-benar membawa perubahan yang diharapkan. Untuk itu, penting bagi kepala daerah dan pejabat terkait untuk memprioritaskan penggunaan anggaran yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Tito menekankan bahwa pemerintah ingin meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pendapatan daerah diharapkan bisa meningkat, sementara belanja dapat lebih efisien. Hal ini akan memperkuat semangat otonomi daerah dan membantu daerah untuk berkembang secara mandiri.
Pemerintah juga berencana untuk memperbaiki proses izin perusahaan dan menciptakan mal layanan publik yang lebih efektif. Dengan pendekatan model satu pintu, diharapkan semua proses bisa lebih mudah dan transparan. Tito optimis, jika semua ini dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat, dan masalah inflasi bisa lebih terkendali.
Tito berharap bahwa dengan adanya perubahan dalam cara mengelola anggaran dan meningkatkan efisiensi, setiap daerah akan dapat mandiri dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.
