Celebrithink.com – Mantan anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2020–2023, Sri Harjono, resmi meluncurkan buku terbarunya berjudul “Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara”. Acara peluncuran buku tersebut digelar di UC Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Kamis (1/10/2026).
Peluncuran buku yang diterbitkan oleh Yayasan Pengembangan-Pendidikan dan Telematika Indonesia (YPPYI) tersebut ditandai secara simbolis melalui penandatanganan poster buku oleh penulis di hadapan puluhan akademisi, mahasiswa, dan peserta yang hadir.
Dalam karyanya, Sri Harjono menyoroti ketergantungan pemerintah selama berpuluh tahun pada indikator pertumbuhan ekonomi makro. Pendekatan itu dinilai gagal menghadirkan kesejahteraan nyata dan merata bagi masyarakat Indonesia. Dari total 3 hingga 3,5 juta lulusan baru baik itu SMA/SMK dan Perguruan Tinggi setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini hanya mampu menyerap sekitar 1 juta pekerja ke sektor formal.
“Pertumbuhan ekonomi harus kita tinggalkan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Faktanya, pendekatan ini gagal menciptakan kesejahteraan. Dari tahun 2000 sampai 2026, lapangan kerja formal kita hanya tumbuh 5,8 persen,” ujar Harjono dalam orasi peluncuran bukunya.
Kekinian, sekitar 58 persen pekerja Indonesia masih terjebak di sektor informal yang rentan dan tanpa jaminan masa depan. Harjono menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat hanya bisa dicapai apabila mereka bekerja di sektor formal yang memiliki kejelasan kontrak kerja, gaji tetap, serta jaminan sosial.
“Setiap tahun ada sekitar 2,5 juta angkatan kerja muda kita, termasuk Generasi Z (Gen Z), yang terpaksa masuk ke sektor informal tanpa kepastian masa depan dan jaminan sosial. Pemerintah tidak boleh menyerahkan penciptaan lapangan kerja ke mekanisme pasar semata. Pemerintah harus mengintervensi agar minimal 70 persen pekerja Indonesia berada di sektor formal pada tahun 2045,” kata Harjono.
Peta Jalan Baru dan Validasi Akademisi
Buku ini menawarkan peta jalan (roadmap) baru dengan target utama memastikan minimal 70 persen pekerja Indonesia terserap di sektor formal pada 2045, terutama bagi Gen Z yang saat ini paling kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Untuk mencapai target tersebut, Ketua Umum Paguyuban Pembaharuan Nusantara ini merumuskan dua strategi utama: transformasi sektor pertanian secara luas dan reindustrialisasi berbasis kedaulatan nasional.
Gagasan besar ini mendapat validasi kuat dari kalangan akademisi. Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, menilai buku tersebut secara akurat memotret kondisi Indonesia yang sedang menghadapi polycrisis atau krisis multisektor yang saling berbenturan.
Prof. Hadna memperingatkan ancaman middle income trap (jebakan pendapatan menengah) jika Indonesia terus bergantung pada sektor konsumsi dan informal tanpa melakukan inovasi teknologi serta reindustrialisasi. Ia menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka pada usia produktif (15–19 tahun) yang mencapai 23 persen. Hal ini diperparah dengan rendahnya kualitas pendidikan dasar Indonesia berdasarkan standar global (PISA).
“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa kaya sebelum menua. Jika lapangan kerja formal tidak tersedia dan kualitas SDM rendah, bonus demografi justru tidak akan membawa berkah, melainkan masalah,” jelas Prof. Hadna.
Kritik Sentralisasi Fiskal dan Utang Negara
Meninjau dari kacamata hukum dan kebijakan publik, Spesialis GEDSI dan Kebijakan Publik, Wasingatu Zakiyah, S.H., M.A., memberikan catatan kritis terhadap ketimpangan hubungan pusat dan daerah. Ia menilai gagasan Harjono harus dibarengi dengan perlawanan terhadap tren resentralisasi fiskal yang saat ini dinilai mencekik daerah.
“Kedaulatan kita hari ini hanya ada di atas kertas, praktiknya sangat sentralistik di lapangan. Dana daerah dipangkas di titik terendah dalam 25 tahun terakhir demi membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) di pusat yang kerap bermasalah, seperti food estate yang meminggirkan petani gurem,” ungkap Zakiyah.
Ia juga menyoroti beban utang negara yang meroket, di mana setiap bayi yang lahir saat ini secara teknis langsung menanggung utang sekitar Rp35 juta. Zakiyah menegaskan, pembangunan nasional tidak bisa dipaksakan secara top-down.
“Indonesia tidak akan menyala hanya dengan satu obor besar di Jakarta, melainkan harus diterangi oleh ratusan lilin di daerah dan puluhan ribu lilin di desa-desa,” tegasnya.
Reformasi Politik dan Pembatasan Jabatan Parpol
Untuk mengurai benang kusut polycrisis tersebut, Prof. Hadna sepakat dengan Harjono bahwa kuncinya terletak pada perbaikan tata kelola (governance) dan reformasi politik.
Dalam bukunya, Harjono menyoroti urgensi reformasi politik dan penegakan hukum, termasuk mandeknya sistem meritokrasi di pemerintahan akibat tingginya biaya politik. Sebagai solusi konkret, ia mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal satu periode.
Di sektor penegakan hukum, Harjono mendesak agar status kejahatan luar biasa (extraordinary crime) untuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dikembalikan. Ia juga mengusulkan pembenahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kembali menjadi lembaga superbody dengan tugas yang lebih spesifik.
“KPK harus direvitalisasi khusus untuk menangani aparat penegak hukum. Ibarat menyapu, sapunya harus bersih. Kalau aparat penegak hukumnya tidak bersih, keadilan tidak akan pernah tegak,” kata Harjono.
Rencana Roadshow Perguruan Tinggi dan Pesan Khusus untuk Gen Z
Harjono menyadari bahwa gagasan besarnya terkait perbaikan tata kelola birokrasi masih perlu dirinci lebih lanjut. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan pola pikir (mindset) secara makro harus disamakan terlebih dahulu di tengah masyarakat sebelum masuk ke tataran teknis.
“Kita harus sama dulu pola pikirnya. Kalau sudah sama, baru kita detailkan. Untuk kelanjutan dari buku ini memang sudah kita rencanakan, tetapi kita harus selesaikan menyebarkan gagasan ini terlebih dahulu,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Harjono berencana membawa gagasan buku ini melalui rangkaian roadshow ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Dalam waktu dekat, ia merencanakan kunjungan ke berbagai kampus di Surabaya dan Lampung.
Secara khusus, Harjono menitipkan pesan krusial bagi Gen Z yang menjadi kelompok paling rentan terdampak minimnya lapangan kerja formal. Fenomena kekhawatiran anak muda untuk menikah akibat ketiadaan pekerjaan tetap, menurutnya, adalah alarm keras yang wajib dijawab negara melalui intervensi program penciptaan kerja formal.
Ia mendorong Gen Z agar tidak apatis dan berani mendesak pemerintah untuk fokus menciptakan lapangan kerja formal. Di sisi lain, Harjono memberi kritik membangun agar generasi muda lebih peka terhadap kondisi sosial-politik di sekitarnya.
“Gen Z itu pribadinya oke, tetapi kurang memahami lingkungan. Belajarlah melakukan mapping (pemetaan). Kalau mau melangkah, harus di-mapping dulu. Ini yang menurut saya masih kurang di Gen Z,” pungkas Sri Harjono.
Sri Harjono adalah Mantan Anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI periode 2020–2023 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Paguyuban Pembaharuan Nusantara. Fokus perjuangannya mencakup reformasi kedaulatan ekonomi nasional, transformasi pertanian, dan penciptaan lapangan kerja formal bagi generasi muda Indonesia.
