Celebrithink.com – Pemerintah Indonesia berencana mengimpor 200 ribu sapi perah pada 2025. Rencana ini terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan, salah satunya kesiapan pakan hijauan untuk sapi impor.
Tantangan Kesiapan Pakan Hijauan
Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof Widodo, menyoroti bahwa jika rencana impor sapi perah ini terwujud, hal yang tak kalah penting adalah memastikan ketersediaan pakan hijauan berkualitas. Pakan hijauan harus dipersiapkan dengan matang, termasuk lahan yang memadai untuk mendukung jumlah sapi yang diimpor.
Widodo menegaskan bahwa lahan untuk pakan hijauan harus cukup luas, terutama untuk jumlah sapi yang besar. Hal ini perlu dihitung secara rasional agar program ini berjalan dengan efektif.
Pentingnya Karantina Ketat
Di sisi lain, impor sapi perah juga menghadirkan risiko terkait penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Widodo mengingatkan agar sapi impor yang masuk ke Indonesia harus melalui proses karantina yang ketat untuk mencegah penyebaran penyakit. Penyakit yang bisa menular ke manusia ini harus diantisipasi dengan serius, terutama mengingat dampaknya terhadap produktivitas sapi.
Rencana Impor oleh Pemerintah
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan susu bagi penerima manfaat MBG. Rencana impor ini adalah langkah sementara untuk mengatasi keterbatasan pasokan susu dalam negeri. Pemerintah juga berencana untuk memperluas negara asal impor sapi pada 2025, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah baru.
Dengan begitu, Indonesia tidak hanya mengandalkan sapi impor dari Australia, tetapi juga dari negara lain yang terdaftar.
Rencana impor sapi perah untuk mendukung program MBG memang memiliki potensi besar, namun harus diimbangi dengan persiapan matang dalam hal pakan hijauan dan langkah pencegahan terhadap risiko penyakit. Keberhasilan program ini bergantung pada perencanaan yang rasional dan kesiapan semua pihak terkait.
