Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan alasan pemecatan Presiden Joko Widodo dari keanggotaan PDIP. Keputusan ini diumumkan pada Senin, 16 Desember 2024, setelah seluruh agenda politik nasional selesai. Deddy menjelaskan bahwa PDIP ingin menghindari narasi negatif jika pemecatan dilakukan saat agenda politik masih berlangsung.
“Kami tak ingin ada tuduhan bahwa pemecatan ini terkait dengan keterlibatan anak dan menantu beliau di Pilpres dan Pilkada,” ujar Deddy dalam pernyataan tertulisnya.
Pemecatan dilakukan setelah Pilkada 2024 sepenuhnya usai. PDIP fokus pada upaya memenangkan para calon kepala daerah yang diusung partai. Deddy menyebut keputusan ini juga mempertimbangkan posisi Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat.
“Kami menjaga etika politik untuk menghormati martabat Jokowi selama menjabat sebagai kepala negara,” tambah Deddy.
Menurut Deddy, pemecatan Jokowi adalah bagian dari evaluasi internal rutin PDIP. Evaluasi ini dilakukan untuk menindak kader partai yang melanggar aturan dan disiplin partai. Pemecatan ini tak hanya berlaku untuk Jokowi dan keluarganya, tetapi juga untuk kader lain di seluruh Indonesia.
“Proses ini bukan hanya untuk Jokowi dan keluarga, tetapi juga berlaku bagi semua kader partai yang melanggar aturan,” jelasnya.
Dalam dokumen resmi yang diterima Tempo, sebanyak 27 kader partai mendapatkan sanksi pemecatan. Selain Jokowi, PDIP juga memecat Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Kader lain yang turut dipecat meliputi Effendi Simbolon, Putu Agus Suradnyana, dan John Wempi Wetipo.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa pemecatan Jokowi telah resmi ditetapkan. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. Pengumuman dilakukan pada Senin, 16 Desember 2024, setelah mempertimbangkan berbagai aspek internal dan eksternal partai.
Langkah ini menandai keputusan besar bagi PDIP yang dikenal memiliki disiplin ketat terhadap kadernya. Meski demikian, keputusan ini diambil untuk menjaga integritas partai dan menjalankan prinsip yang selama ini dipegang teguh oleh PDIP.
