Pada Sabtu (14/12/2024), Presiden Korea Selatan Yoon dimakzulkan oleh Parlemen setelah penetapan darurat militer pada 3 Desember. Sebanyak 204 anggota Parlemen memilih untuk memakzulkan Yoon, sementara 85 menentang, dan tiga abstain. Delapan suara dianggap batal. Dengan pemakzulan ini, Yoon diberhentikan sementara dari jabatannya, sementara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan mempertimbangkan hasil pemungutan suara tersebut. Perdana Menteri Han Duck-soo kini menjabat sebagai pemimpin sementara negara.
Pemakzulan ini dipandang sebagai kemenangan bagi rakyat, menurut pemimpin oposisi Partai Demokrat, Park Chan-dae. Sebelum pemungutan suara, puluhan ribu orang berunjuk rasa di Seoul untuk mendukung atau menentang Yoon. Menurut polisi, sekitar 200.000 orang mendukung pemakzulan di luar parlemen, sementara 30.000 orang lainnya berkumpul untuk mendukung Yoon. Pendukung Yoon, seperti Choi Hee-sun, mendukung keputusan darurat militer sebagai langkah yang diperlukan.
Di sisi lain, Partai Demokrat menganggap pemakzulan sebagai upaya untuk melindungi konstitusi dan demokrasi Korea Selatan. Juru bicara Partai Demokrat, Hwang Jung-a, menyebutkan bahwa mereka tidak bisa lagi menahan kebijakan Yoon yang meresahkan. Di luar parlemen, pengunjuk rasa memberikan penghangat tangan, kopi, dan makanan kepada peserta aksi untuk mengatasi suhu beku. Sebagian pengunjuk rasa, seperti Kim Deuk-yun, yang awalnya berencana mendaki gunung, ikut serta dalam aksi untuk mendukung perubahan.
Sekarang, bola berada di Mahkamah Konstitusi yang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan nasib Yoon. Jika Mahkamah mendukung pemakzulan, Yoon akan menjadi presiden kedua Korea Selatan yang dimakzulkan. Namun, ada preseden di mana Mahkamah Konstitusi sebelumnya membatalkan pemakzulan terhadap Presiden Roh Moo-hyun pada 2004. Keputusan tersebut harus diambil dengan suara bulat oleh enam hakim yang ada.
Meskipun pemakzulan mendapat dukungan besar, tingkat dukungan terhadap Yoon terus menurun. Survei Gallup Korea menunjukkan bahwa hanya 11 persen yang mendukungnya, sementara 75 persen mendukung pemakzulan. Sementara itu, Perdana Menteri Han Duck-soo berjanji untuk memastikan pemerintahan tetap stabil setelah keputusan tersebut. Ia menyatakan akan berusaha keras untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan melanjutkan tugas negara.
Pemakzulan ini menandakan babak baru dalam politik Korea Selatan, dengan harapan besar bagi perubahan.
