Tiga siswa SD dari keluarga kurang mampu dipulangkan sekolah karena tunggakan SPP Rp42 juta. Faeza (11), Farraz (10), dan Fathan (7) dikenal sebagai siswa berprestasi yang giat belajar. Keputusan ini diambil saat jam pelajaran berlangsung, membuat mereka kecewa dan merasa sakit hati.
Ketiga siswa tersebut tinggal di Menes, Pandeglang, dan kembali dengan wajah lesu. Mereka dijemput mobil sekolah dan terpaksa meninggalkan sekolah tanpa melakukan kesalahan. Keputusan ini mencerminkan kondisi ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan.
Ironisnya, pihak sekolah yang seharusnya menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan tidak memberi kesempatan kepada mereka. Meskipun telah mendapatkan banyak sertifikat penghargaan, prestasi akademis mereka tidak cukup untuk menyelamatkan pendidikan.
Faeza, yang kini duduk di kelas 6, mengungkapkan kebingungan dan ketakutannya. Ia merasa dipermalukan saat kepala yayasan memarahinya di depan teman-teman. “Ia meminta saya untuk tidak belajar di sini karena tunggakan SPP yang banyak,” katanya sambil menunduk. Rasa malu dan tekanan semakin menghimpitnya, sementara ketidakpastian masa depan membayangi.
Ibunda Faeza, Defi Fitriani, tidak bisa menahan air mata saat menceritakan nasib anak-anaknya. “Mereka anak-anak berprestasi, terbukti dengan banyak sertifikat yang diterima. Namun pendidikan mereka terancam hanya karena kami tidak mampu membayar,” suaranya bergetar saat berbicara. Defi juga menambahkan bahwa mereka mengalami kesulitan lain, termasuk menunggak kontrakan tiga bulan.
Ayah Faeza, Muhammad Fahat, seorang buruh harian, menyampaikan keprihatinan mengenai pendidikan di Pandeglang. “Anak-anak saya tidak bisa sekolah karena kami miskin. Uang SPP Rp42 juta jelas di luar kemampuan kami. Bagaimana kami bisa membayar, sementara untuk makan sehari-hari saja sulit?” ujarnya.
Kejadian ini memicu pertanyaan mengenai kebijakan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya mencerdaskan bangsa, memulangkan siswa karena ketidakmampuan ekonomi sangat tidak pantas. Terlebih lagi, sekolah tersebut telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah untuk membantu siswa kurang mampu.
Kasus ini menjadi perhatian serius Menteri Pendidikan dan Presiden Prabowo Subianto. Mereka memiliki program unggulan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Diharapkan, mereka dapat memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di sekolah swasta yang sering mengusir siswa hanya karena alasan ekonomi.
