Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkirakan akan ada 229.901 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak akibat penambahan nomenklatur dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Proses peralihan ini melibatkan pemindahan ASN dan PPPK dari kementerian atau lembaga lama ke yang baru melalui Sistem Informasi ASN.
Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa langkah-langkah peralihan sedang disusun untuk kementerian dan lembaga yang terkena dampak. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Senayan, dia menegaskan bahwa layanan manajemen ASN tidak akan terganggu. BKN juga akan memfasilitasi semua proses yang berkaitan dengan pelayanan manajemen ASN.
Haryomo menekankan pentingnya memastikan bahwa perubahan nomenklatur tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi ASN. BKN berencana untuk mengeluarkan daftar ASN yang akan dipindahkan berdasarkan unit eselon I dan II. Proses ini akan berpedoman pada nomenklatur dalam peraturan presiden yang berlaku.
Menurut Haryomo, prediksi jumlah ASN dan PPPK yang terdampak berasal dari 209.901 ASN dan 20.000 PPPK. Detail lebih lanjut menunjukkan kementerian yang terpengaruh, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan 2.072 ASN dan PPPK. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 64.879 ASN, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyumbang 117.784 ASN dan PPPK.
Presiden Prabowo Subianto telah melantik menteri dan wakil menteri dalam kabinetnya, yang terdiri dari 48 kementerian. Semua pejabat telah menjalani pelatihan di Akademi Militer Magelang, di mana mereka mendapatkan arahan mengenai pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, kebijakan anggaran, dan birokrasi.
Dalam keterangan tertulis, Prabowo menegaskan bahwa agenda Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang tidak bersifat militeristik. Ia menekankan pentingnya disiplin dan kesetiaan kepada bangsa dan negara, bukan kepada individu. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan kinerja seluruh jajaran kementerian.
