Panggung politik Indonesia tengah diselimuti nuansa rekonsiliasi ketika Prabowo Subianto, presiden terpilih yang ditetapkan KPU pada 24 April 2024, mulai melirik PDIP untuk membangun jembatan kerjasama. Meski rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri berhembus, berbagai kendala, termasuk pengaruh Jokowi yang masih mengakar, membuat langkah tersebut terhambat. Jokowi, yang pernah menjadi bintang di PDIP, kini berada di jalur yang berbeda dengan partai tersebut, menambah lapisan kompleksitas dalam hubungan politik ini.
Namun, menjelang pelantikan Prabowo pada 20 Oktober, suasana mulai menghangat. Prabowo tampak berusaha menarik hati Megawati dengan langkah berani: ia berinisiatif mencabut Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/1967, yang pernah mencoreng nama Sukarno, ayah Megawati. Pencabutan ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan sebuah langkah penting untuk membersihkan nama Bung Karno dari tudingan kolusi dengan PKI yang telah lama mengganggu warisan politiknya.
Tanggal 9 September menjadi momen bersejarah saat Megawati, bersama saudara-saudara lelakinya dan putra sulungnya, Prananda, melawat Gedung MPR/DPR untuk mengambil salinan ketetapan baru yang menegaskan bahwa Bung Karno adalah pahlawan nasional. Menghadirkan kebahagiaan dan harapan baru, pertemuan ini menjadi simbol penting dalam memperbaiki hubungan yang telah lama merenggang.
Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra dan pimpinan MPR, memiliki peran kunci dalam melancarkan pencabutan ini. Ia menjadi penghubung antara Prabowo dan Megawati, dan terlihat keakraban yang terjalin di antara mereka. Di tengah pertemuan tersebut, Megawati memberikan perhatian khusus pada kesehatan Muzani, mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan. “Kan Bu Mega sudah agak lama nggak berjumpa dengan saya, terus ngingetin, ‘Mas Muzani kok gemuk sekali,’” ungkap Muzani, menyoroti hubungan personal yang mulai terjalin meski dalam ranah politik.
Rekonsiliasi ini mencerminkan perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia, di mana aliansi yang tidak terduga dapat membawa angin segar bagi dinamika kekuasaan. Keterlibatan Prabowo dalam mencabut ketetapan ini bukan hanya memperbaiki citra Bung Karno, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk merajut kembali hubungan antara dua kekuatan besar di Indonesia. Di tengah gejolak politik dan ketidakpastian, harapan akan kolaborasi yang lebih solid antara Gerindra dan PDIP mungkin bisa menjadi kunci untuk stabilitas politik yang lebih baik di masa mendatang.
