Celebrithink.com – Dalam dunia ekonomi dan kebijakan, revisi UU Minerba serta pemangkasan anggaran negara menjadi topik hangat. PBNU mendukung RUU Minerba untuk memberikan kepastian hukum bagi ormas keagamaan, sementara Presiden Prabowo Subianto fokus pada efisiensi anggaran yang signifikan. Berikut ini rangkuman berita utama yang relevan.
PBNU Dorong Pengesahan RUU Minerba
PBNU, melalui Ketua Bidang Lakpesdam, Ulil Abshar Abdalla, mendesak agar revisi UU Minerba segera disahkan. Mereka menilai inisiatif DPR ini membawa manfaat besar, khususnya dengan mencakup aturan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan.
- Kebutuhan Payung Hukum
Hingga kini, belum ada peraturan setingkat UU yang mengatur pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan. PBNU menganggap revisi ini adalah langkah positif untuk memenuhi kekosongan tersebut. - Jatah Tambang dan Kontroversi
Meski PBNU mendapat jatah tambang pertama di era Jokowi, Ulil menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta atau menginisiasi kebijakan ini. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk goodwill dari pemerintah. - Judicial Review Terhadap PP 25 Tahun 2024
Peraturan Pemerintah terkait tambang ini telah digugat ke Mahkamah Agung oleh kelompok advokasi tambang. Namun, PBNU tetap optimis revisi UU Minerba akan membawa dampak baik.
Prabowo Pangkas Anggaran Perdinas
Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah besar untuk efisiensi anggaran dengan memangkas perjalanan dinas dan acara seremonial hingga 50%.
- Efisiensi Hingga Rp 20 Triliun
Dengan kebijakan ini, anggaran sebesar Rp 20 triliun bisa dialihkan untuk kebutuhan prioritas, seperti renovasi sekolah dan pembangunan fasilitas publik lainnya. - Detail Pemangkasan
Prabowo mengapresiasi tim keuangan yang telah melakukan kajian hingga detail terkecil. Ia menyebut bahwa langkah ini merupakan yang pertama kali dilakukan dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
Langkah efisiensi ini memberikan contoh bahwa reformasi anggaran tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga membuka peluang investasi pada sektor strategis seperti pendidikan. Sementara itu, pengesahan RUU Minerba diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang lebih inklusif bagi ormas keagamaan.
RUU Minerba dan efisiensi anggaran negara adalah langkah besar untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif. Dukungan penuh PBNU terhadap revisi ini menandakan pentingnya regulasi yang adil, sementara Presiden Prabowo membuktikan bahwa efisiensi bisa menjadi kunci pembangunan berkelanjutan.
