Celebrithink.com – TikTok, aplikasi berbasis video asal China, terus menjadi sorotan di dunia internasional. Meskipun popularitasnya tidak terbantahkan, berbagai negara mempertanyakan keamanannya. Di Amerika Serikat (AS), pemerintah tengah bersikeras untuk memberikan larangan TikTok jika tidak memenuhi persyaratan tertentu.
Larangan TikTok di AS
Mulai 19 Januari 2025, ByteDance, perusahaan induk TikTok, diwajibkan menjual operasional TikTok di AS. Jika tidak, aplikasi ini akan dilarang sepenuhnya. Keputusan ini diambil oleh Kongres AS pada April 2024 dengan alasan keamanan nasional.
ByteDance dianggap memiliki hubungan erat dengan pemerintah China, sehingga data pengguna AS dinilai berpotensi bocor ke Beijing. Namun, ByteDance membantah tuduhan ini dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS, yang sidangnya dimulai 10 Januari 2025.
“Kekhawatiran ini serius,” ungkap Sven Oechler, pemimpin agensi Pro & Me di Berlin. Menurutnya, meski larangan diberlakukan, permintaan terhadap TikTok tetap tinggi.
Kontroversi Hubungan Larangan TikTok dan China
ByteDance mengklaim bahwa hanya 1% saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah China. Namun, laporan dari Financial Times mengindikasikan hubungan yang lebih dalam antara TikTok dan Beijing. Salah satu mantan karyawan bahkan menyebut bahwa ByteDance dan pemerintah China tidak sepenuhnya terpisah.
Di sisi lain, John Strand, pendiri Strand Consult, menegaskan bahwa setiap teknologi dari China berisiko berada di bawah pengawasan pemerintah. “Data TikTok dapat diakses kapan saja oleh pemerintah China,” ujarnya.
Pengaruh TikTok dalam Politik Global
TikTok bukan hanya soal hiburan; platform ini memiliki dampak politik yang signifikan. Di India, TikTok telah dilarang sejak 2020. Sementara itu, di Rumania, TikTok diduga memengaruhi hasil pemilu 2024 yang memicu kontroversi besar.
Albania juga memberlakukan larangan TikTok demi melindungi generasi muda dari konten berbahaya. Bahkan Uni Eropa melarang penggunaan TikTok di perangkat kerja mereka, termasuk oleh politisi Jerman.
Sikap keras AS terhadap TikTok diperkirakan akan memengaruhi kebijakan negara lain. “Uni Eropa mungkin mengikuti langkah AS,” tambah Oechler.
Pendekatan Trump dan Solusi Politik
Presiden Donald Trump telah menjadi salah satu tokoh utama dalam isu ini. Meskipun sebelumnya mengambil langkah tegas, Trump kini mengajukan solusi politik sebagai alternatif larangan total. “Dia ingin solusi yang menguntungkan kedua belah pihak,” kata pengacara Trump, D John Sauer.
Namun, Departemen Kehakiman AS bersikeras melanjutkan larangan TikTok. Trump dianggap ingin mempertahankan citranya sebagai pemimpin yang menyelesaikan masalah ini sejak masa jabatannya.
Kesimpulan
Larangan TikTok di AS mencerminkan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Keamanan data, pengaruh politik, dan hubungan dengan China menjadi sorotan utama. Sementara solusi politik sedang diupayakan, masa depan TikTok di AS tetap tidak pasti.
