Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan adanya tekanan serius yang dihadapinya menjelang Pilkada 2024. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia dengan tegas mengaku mendapatkan intimidasi yang berpotensi menyeretnya ke ranah hukum.
Hasto mengungkapkan bahwa dirinya bahkan telah diperingatkan akan dijadikan tersangka. Namun, alih-alih gentar, ia memilih untuk bersikap tegas dan mengambil langkah berani. “Daripada saya hanya menunggu dijadikan tersangka, lebih baik saya bergerak terlebih dahulu melakukan perlawanan,” ujarnya dengan nada penuh keyakinan saat ditemui media, Sabtu (23/11).
Pernyataan Hasto ini tentu memancing perhatian publik, mengingat dinamika politik yang semakin memanas menjelang Pilkada. Ia tidak memberikan rincian spesifik tentang bentuk tekanan yang diterima atau pihak mana yang terlibat. Namun, langkahnya untuk berbicara secara terbuka menjadi sinyal bahwa ada persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian.
Situasi ini mencerminkan kerasnya persaingan politik di Indonesia, terutama menjelang pesta demokrasi. Tidak jarang, isu hukum menjadi senjata untuk melemahkan lawan politik. Di sisi lain, keberanian Hasto dalam menghadapi tekanan ini mengisyaratkan keyakinan kuat akan integritas partainya di tengah gelombang tantangan.
Menanggapi dinamika ini, pengamat politik menilai bahwa sikap terbuka Hasto bisa menjadi strategi untuk menggalang dukungan moral sekaligus mengantisipasi opini publik. Namun, tantangan terbesar tetap pada proses politik dan hukum yang seharusnya berjalan adil tanpa intervensi.
Dalam iklim politik yang semakin dinamis ini, peran pengawasan masyarakat menjadi kunci penting agar Pilkada berjalan dengan integritas. Keberanian tokoh-tokoh politik seperti Hasto dalam mengungkap tekanan yang mereka alami bisa menjadi pembelajaran, bahwa demokrasi sejati membutuhkan transparansi dan keberanian untuk melawan segala bentuk manipulasi.
