Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengusulkan agar perguruan tinggi, terutama Perguruan Tinggi Swasta (PTS), mematok biaya tinggi untuk wisuda. Menurut Muhadjir, yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, orang tua mahasiswa umumnya tidak akan keberatan membayar mahal demi kelulusan anak mereka. Pernyataan ini disampaikan Muhadjir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Muhadjir berpendapat bahwa biaya wisuda yang tinggi tidak akan menimbulkan protes dari orang tua karena mereka merasa bangga dan bahagia atas pencapaian anak mereka. Dia juga menyoroti bahwa perguruan tinggi negeri (PTN) seharusnya mampu mandiri dalam hal pembiayaan. Menurutnya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) bukan sumber utama pendapatan bagi kampus, sehingga kampus tidak perlu menaikkan biaya UKT saat perekonomian sedang tidak stabil.
Muhadjir menyatakan bahwa ketika kondisi ekonomi sedang sulit, menaikkan biaya UKT akan memicu protes dari masyarakat. Dia mengkritik kebiasaan PTN yang terlalu bergantung pada bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendorong perubahan pola pikir agar PTN lebih proaktif mencari sumber pendanaan mandiri. Menurutnya, PTN harus belajar untuk mencari dana sendiri dan tidak hanya mengandalkan belanja dari APBN.
Selain itu, Muhadjir juga mengusulkan penggunaan pinjaman online (pinjol) sebagai solusi untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan finansial. Dia berpendapat bahwa semua inisiatif yang bertujuan membantu mahasiswa harus didukung, termasuk jika harus melalui pinjaman online. Menurutnya, penting untuk mendukung segala upaya yang dapat meringankan beban keuangan mahasiswa selama masa studi mereka.
Dengan usulan-usulan ini, Muhadjir berharap dapat mendorong perguruan tinggi untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka dan memberikan solusi praktis bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial.
