Celebrithink.com – Tingginya laju pembangunan infrastruktur global membuat aktivitas penambangan pasir dan kerikil di sungai-sungai dunia jauh melampaui kemampuan alam untuk memulihkannya. Tinjauan global terbaru yang dipimpin oleh para peneliti dari Nanyang Technological University (NTU) Singapore mengungkapkan bahwa penyedotan material sungai secara masif ini mengancam stabilitas ekosistem, infrastruktur publik, hingga mata pencaharian warga lokal.
Jurang Antara Permintaan Infrastruktur dan Kemampuan Alam
Hasil analisis terhadap 411 studi sejak tahun 1974 yang diterbitkan dalam jurnal internasional Reviews of Geophysics ini menegaskan bahwa pengerukan pasir sungai telah menjadi tantangan keberlanjutan global yang kritis.
Ketidakseimbangan antara volume material yang diambil dan kapasitas pemulihan alami sungai memicu serangkaian efek domino yang merusak:
- Pendalaman Dasar Sungai: Kerukan terus-menerus mendegradasi dasar sungai dan merusak struktur tebing.
- Intrusi Air Laut: Penurunan peil dasar sungai memudahkan air asin masuk lebih jauh ke wilayah daratan dan delta.
- Kerusakan Infrastruktur: Jembatan, jalan raya, dan bangunan di sekitar bantaran sungai terancam ambrol akibat erosi bawah air.
- Ancaman Ekonomi Warga: Merusak habitat akuatik yang berdampak langsung pada sektor perikanan dan pertanian lokal.
Ketimpangan Data dan Masalah Tambang Ilegal
Salah satu temuan paling krusial dalam tinjauan ini adalah minimnya pemantauan awal dari pihak regulator. Banyak pemerintah baru bertindak setelah kerusakan lingkungan dan pemukiman warga sudah terlanjur parah.
Sebagai contoh, riset tim NTU pada aliran Sungai Mekong menemukan bahwa estimasi pengerukan pasir mencapai lebih dari 50 juta metrik ton, jauh melampaui batas izin resmi yang hanya sekitar 20 juta metrik ton. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 60% aktivitas pengerukan pasir di wilayah tersebut dilakukan secara ilegal. Untuk mengatasi krisis ini, para peneliti merumuskan kerangka kerja Driver-to-Management Pathway for Sustainable Sand and Gravel Mining. Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk mengelola penambangan pasir berbasis skala daerah aliran sungai (DAS), bukan sekadar batas administratif.
