Demo Mahasiswa dan Koalisi Sipil Gelar Aksi “Indonesia Gelap”
celebrithink.com – Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”. Demo mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.
Aksi berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (17/2/2025). Massa menyoroti pemotongan anggaran pendidikan dan rencana revisi beberapa undang-undang seperti UU Kejaksaan, UU Polri, dan UU TNI.
Tuntutan Utama: Pendidikan Gratis dan Demokratis
Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Massa menolak pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai akan memperburuk akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Anggaran pendidikan yang layak adalah hak setiap warga negara. Pemotongan anggaran akan memperdalam ketimpangan dan menurunkan kualitas pendidikan,” ujar Satria, Koordinator BEM SI Kerakyatan.
Menolak Revisi Undang-Undang yang Kontroversial
Selain pendidikan, massa aksi juga menyoroti revisi berbagai undang-undang yang dianggap berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia.
- Revisi UU Polri: Polisi ingin memperluas kewenangan dalam mengontrol konten media sosial. Hal ini berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.
- Revisi UU Kejaksaan: Jaksa mengusulkan penguatan hak imunitas. Jika diterapkan, akan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
- Revisi UU TNI: Berpotensi membuka kembali ruang bagi militer dalam penegakan hukum, seperti di era Orde Baru. Hal ini dinilai mengancam supremasi sipil dalam demokrasi.
Tolak Multifungsi ABRI dan Dominasi Aparat di Jabatan Sipil
Mahasiswa juga menuntut penghapusan peran ganda ABRI dalam pemerintahan. Mereka menyoroti banyaknya TNI dan Polri aktif yang menduduki jabatan sipil, yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Menurut para demonstran, keberadaan aparat dalam jabatan sipil bisa menghambat reformasi sektor keamanan. Selain itu, posisi tersebut seharusnya diisi oleh profesional dari kalangan sipil, bukan oleh anggota militer atau kepolisian yang masih aktif.
Aksi “Indonesia Gelap” menegaskan pentingnya menjaga demokrasi dan keadilan sosial. Mahasiswa menolak revisi undang-undang yang dinilai memberikan kewenangan berlebihan kepada aparat dan mengancam kebebasan sipil. Mereka juga menuntut anggaran pendidikan yang layak serta penghapusan peran ganda aparat dalam pemerintahan.
