Celebrithink.com – Langkah tegas diambil Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk mendorong efisiensi anggaran pemerintah tahun 2025. Melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025, ia menginstruksikan pemangkasan anggaran pada 16 item tertentu. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan APBN dengan fokus pada transparansi dan pengalihan dana ke sektor produktif.
Instruksi Presiden Jadi Dasar Efisiensi
Surat tersebut merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah. Sri Mulyani meminta seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk mengevaluasi penggunaan anggaran sesuai fungsi dan kewenangan mereka.
Setiap revisi anggaran wajib dibahas bersama DPR RI dan dilaporkan kembali kepada Menteri Keuangan sebelum 14 Februari 2025. Bila tenggat tidak terpenuhi, Direktorat Jenderal Anggaran akan melakukan penyesuaian secara mandiri.
Fokus pada Transparansi dan Akuntabilitas
Efisiensi anggaran tidak hanya soal penghematan, tetapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini menjadi sorotan utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara.
Daftar Anggaran yang Dipangkas
Berikut adalah 16 item anggaran yang mengalami pemangkasan besar:
- Alat Tulis Kantor (ATK): efisiensi 90%.
- Kegiatan Seremonial: efisiensi 56,9%.
- Rapat dan Seminar: efisiensi 51,5%.
- Kajian dan Analisis: efisiensi 51,5%.
- Diklat dan Bimtek: efisiensi 36,5%.
- Honor Kegiatan dan Jasa Profesi: efisiensi 40%.
- Percetakan dan Souvenir: efisiensi 75,9%.
- Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan: efisiensi 73,3%.
- Lisensi Aplikasi: efisiensi 61,6%.
- Jasa Konsultan: efisiensi 45,7%.
- Bantuan Pemerintah: efisiensi 10,2%.
- Pemeliharaan dan Perawatan: efisiensi 16,2%.
- Perjalanan Dinas: efisiensi 28,3%.
- Peralatan dan Mesin: efisiensi 28%.
- Infrastruktur: efisiensi 34,3%.
- Belanja Lainnya: efisiensi 59,1%.
Dampak Positif Penghematan Anggaran
Pengalihan dana dari belanja non-produktif ke sektor produktif dapat meningkatkan efektivitas pembangunan. Misalnya, fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah.
Langkah efisiensi yang diinisiasi Sri Mulyani adalah upaya strategis untuk memastikan APBN digunakan sebaik mungkin. Dengan fokus pada transparansi dan pengalihan dana ke sektor produktif, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
