Celebrithink.com – Penangkapan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol telah mencatatkan sejarah baru. Yoon, yang dimakzulkan karena upayanya memberlakukan darurat militer, akhirnya ditangkap pada Rabu (15/1/2025). Drama ini berakhir setelah berminggu-minggu ketegangan antara pihak berwenang dan pengawal setia Yoon.
Penangkapan Dramatis di Kediaman Yoon Suk Yeol
Ratusan penyidik antikorupsi dan polisi menggerebek kediaman Yoon untuk mengakhiri kebuntuan yang berlangsung lama. Kediaman itu telah diubah menjadi “benteng” dengan kawat berduri dan barikade oleh pengawal presiden. Upaya pertama pada 3 Januari gagal setelah negosiasi panjang dan ketegangan antara pihak oposisi dan pasukan keamanan.
Namun, pada Rabu pagi, pasukan besar kembali mengepung kediaman Yoon. Mereka berhasil masuk setelah beberapa jam kebuntuan. Penangkapan ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Korsel seorang presiden ditahan dengan tuduhan pemberontakan.
Dakwaan dan Ancaman Hukuman Berat Yoon Suk Yeol
Yoon Suk Yeol menghadapi dakwaan serius atas pemberontakan, yang berpotensi membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika terbukti bersalah. Dalam pesan video yang direkam sebelumnya, Yoon menyatakan ketidaksetujuannya terhadap legalitas investigasi. Namun, ia memutuskan untuk menyerah demi “mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan.”
Reaksi Publik dan Situasi Politik
Penangkapan ini menuai berbagai reaksi dari publik dan dunia internasional. Sebagian pihak memuji tindakan tegas otoritas hukum, sementara yang lain mengkritik proses ini sebagai langkah politis. Peristiwa ini sekaligus membuka babak baru dalam krisis politik di Korea Selatan, yang dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan ke depan.
Langkah Berikutnya
Yoon kini ditahan di Kantor Investigasi Korupsi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penangkapan ini menjadi simbol penting dalam penegakan hukum Korsel, menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan seorang mantan presiden.
Dengan kasus ini, Korsel menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilan politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
