Celebrithink.com – Viral di media sosial, seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Medan, Sumatera Utara, berinisial MI (10), dipaksa duduk di lantai kelas selama tiga hari. Penyebabnya, MI menunggak pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama tiga bulan. Insiden ini memicu kemarahan publik dan mengundang keprihatinan banyak pihak.
Perlakuan Tak Manusiawi Bagi Siswa SD
Ibu MI, Kamelia (38), mengungkapkan rasa sedih dan kecewanya atas perlakuan yang diterima putranya. “Saya sempat menangis melihat anak saya duduk di lantai. Kejam sekali gurunya,” kata Kamelia sambil terisak di rumahnya di Medan Johor.
Kejadian ini berlangsung dari 6 hingga 8 Januari 2025 di SD Yayasan Abdi Sukma, Medan. Selama tiga hari, MI terpaksa duduk di lantai keramik karena belum membayar SPP sebesar Rp450 ribu. Kamelia menjelaskan bahwa biasanya SPP ditutupi dengan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), namun dana tersebut belum cair.
Respons Publik dan Wakil Ketua DPRD
Kasus ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga. Pada Jumat (10/1/2025), Ihwan mengunjungi keluarga MI dan mengecam keras tindakan pihak sekolah.
“Ini pelanggaran nilai-nilai pendidikan. Dinas Pendidikan harus menindak tegas sekolah dan wali kelas yang terlibat,” tegas Ihwan.
Ia juga menyoroti pentingnya empati dari lembaga pendidikan terhadap kondisi ekonomi siswa. “Sekolah harus memahami kesulitan ekonomi siswa, bukan hanya fokus pada SPP.”
Kesulitan Ekonomi Keluarga MI
Kamelia, yang bekerja sebagai relawan, telah meminta dispensasi agar anaknya bisa mengikuti ujian. Permintaannya dikabulkan, tetapi MI tetap tidak diizinkan mengambil rapor karena tunggakan belum lunas.
“Saya merasa bersalah karena tidak mampu membayar tepat waktu. Tapi, hukum saya, jangan anak saya,” ujar Kamelia.
Kamelia berencana melunasi tunggakan dengan menjual atau menggadaikan ponselnya. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar anak-anak tidak menjadi korban kesalahan orang dewasa.
Pendidikan Adalah Hak Setiap Anak
Kasus MI mengingatkan pentingnya menjaga hak pendidikan anak. Publik berharap ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap sekolah yang melanggar prinsip dasar pendidikan. Dukungan terus mengalir untuk MI dan keluarganya.
