Celebrithink.com – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Iswar Lubis, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Medan, Subhan Fajri, pada Kamis (9/1).
Alasan Pengunduran Diri Iswar Lubis
Menurut Subhan, Iswar mundur karena alasan kesehatan. Namun, Subhan tidak menjelaskan detail penyakit yang diderita Iswar. “Itu rahasia medis,” katanya. Saat ini, Pemko Medan masih mencari pejabat pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan posisi Iswar.
Pengunduran diri ini juga telah disetujui oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Langkah ini menjadi penutup dari perjalanan jabatan Iswar yang kerap diwarnai kontroversi.
Rekam Jejak Iswar Lubis Kontroversial
Selama menjabat, Iswar beberapa kali menjadi sorotan. Salah satunya adalah kasus viral penjual martabak yang diduga dipalak oleh anggota Dishub Medan. Bukannya meminta maaf, pihak Dishub justru melaporkan pedagang tersebut atas tuduhan pencemaran nama baik.
Tak hanya itu, video penganiayaan oleh anggota Dishub terhadap seorang komandan satpam juga sempat mencuat. Kasus ini berakhir dengan laporan polisi. Satpam tersebut melaporkan anggota Dishub ke Polsek Medan Baru.
Sempat Dinonaktifkan dan Kembali Diaktifkan
Pada September lalu, Iswar juga sempat dinonaktifkan dari jabatannya. Kepala Inspektorat Medan, Sulaiman Harahap, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mempermudah proses pemeriksaan di Inspektorat.
Setelah 13 hari, Iswar kembali diaktifkan dengan beberapa catatan perbaikan. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan tata kelola dan mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Proses Pengganti dan Harapan Baru
Saat ini, Pemko Medan tengah mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi Kadishub. Harapannya, pengganti Iswar mampu membawa perubahan positif, terutama dalam tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.
Mundurnya Iswar Lubis menutup babak penuh kontroversi dalam kepemimpinannya. Ke depan, Kota Medan membutuhkan pemimpin yang mampu memperbaiki citra dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal.