Celebrithink.com – Perdagangan aset kripto semakin populer di Indonesia, tetapi pajak menjadi salah satu tantangan utama. INDODAX, platform jual beli kripto, baru-baru ini menyampaikan harapannya agar transaksi aset kripto dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.
1. Penyesuaian PPN Aset Kripto Sesuai Regulasi Baru
Mulai 1 Januari 2025, INDODAX menyesuaikan tarif PPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 dan 81 Tahun 2024. CEO INDODAX, Oscar Darmawan, menyatakan bahwa mereka mendukung transparansi perpajakan dengan berkonsultasi bersama otoritas terkait.
Oscar menekankan bahwa perubahan ini memastikan keamanan dan kenyamanan transaksi pengguna. Namun, ia juga berharap kripto bisa dikecualikan dari PPN seperti di beberapa negara lain.
2. Bebas PPN, Potensi Adopsi Aset Kripto Meningkat
Menurut Oscar, pembebasan PPN dapat mempercepat adopsi kripto sebagai instrumen keuangan inklusif. Hal ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) final, seiring volume transaksi yang lebih besar.
Banyak negara tidak mengenakan PPN untuk aset kripto karena dianggap bagian dari transaksi keuangan. Indonesia diharapkan bisa mengikuti langkah serupa untuk mendukung industri ini.
3. Regulasi Jelas untuk Kepercayaan Pasar
Oscar menyoroti pentingnya regulasi yang jelas agar kepercayaan terhadap sektor kripto meningkat. Tantangan interpretasi peraturan perpajakan sering terjadi, tetapi kerja sama dengan otoritas dapat membawa manfaat jangka panjang.
4. Kemudahan Transaksi di INDODAX
Oscar memastikan semua biaya di INDODAX sudah mencakup pajak dan biaya lainnya. Hal ini membuat pengguna platform lebih mudah dan nyaman dalam bertransaksi tanpa khawatir soal beban tambahan.
Pembebasan PPN untuk aset kripto bisa menjadi peluang besar bagi pertumbuhan industri ini di Indonesia. Dengan regulasi yang mendukung dan transparansi perpajakan, kripto bisa menjadi instrumen keuangan yang lebih inklusif. Langkah ini juga dapat membantu Indonesia bersaing di pasar global.
