Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus, secara terbuka meminta maaf atas kehadiran Joko Widodo (Jokowi) di panggung politik Indonesia. Menurutnya, PDI-P memiliki peran besar dalam perjalanan karier Jokowi, mulai dari Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI selama dua periode. Permintaan maaf ini muncul karena Deddy merasa banyak langkah politik Jokowi belakangan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai partai.
Deddy menyatakan, kemunculan Jokowi tak lepas dari kerja keras PDI-P. Namun, dalam satu tahun terakhir, langkah-langkah politik Jokowi dianggap melanggar etika dan moral yang diperjuangkan partai. Ia menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi dan keluarganya untuk kepentingan pribadi. Bahkan, menurut Deddy, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) turut dimanfaatkan untuk memenuhi agenda politik tertentu.
Deddy juga menyebut PDI-P merasa tertipu oleh tindakan Jokowi selama setahun terakhir. Ia bahkan berujar, “Mungkin malaikat pun bisa tertipu oleh kelakuannya.” PDI-P menilai tindakan Jokowi sudah melampaui batas etika dan disiplin partai.
Sebagai langkah tegas, PDI-P memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun, pada 16 Desember 2024. Pemecatan Jokowi dilakukan karena ia dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta Kode Etik dan Disiplin Partai.
Selain Jokowi, PDI-P juga memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Pemecatan ini tertuang dalam surat keputusan yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDI-P.
Pelanggaran berat yang dilakukan Jokowi, menurut PDI-P, meliputi dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden dari partai lain. Jokowi dianggap mendukung pasangan dari Koalisi Indonesia Maju, bukan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDI-P. Selain itu, Jokowi dituduh menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi MK, yang dianggap merusak sistem demokrasi, hukum, dan moral-etika bangsa.
Deddy menegaskan bahwa PDI-P tidak bertanggung jawab atas tindakan Jokowi yang melanggar nilai-nilai partai. Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, bahkan pernah meminta maaf secara terbuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
PDI-P menyatakan keputusan memecat Jokowi dan keluarganya sebagai bentuk konsistensi terhadap nilai-nilai partai. Dengan langkah ini, PDI-P resmi tidak memiliki hubungan politik dengan Jokowi dan keluarganya.
Sebagai informasi, Jokowi bergabung dengan PDI-P pada 2004 dan mulai berkarier politik sebagai Wali Kota Solo pada 2005. Perjalanan politiknya terus menanjak hingga menjadi presiden pada 2014 dan menjabat selama dua periode. Kini, hubungan politik antara Jokowi dan PDI-P telah resmi berakhir.
