Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perpajakan dan cukai di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Minggu (1/12).
Kementerian baru ini akan dipimpin oleh Anggito Abimanyu, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mendampingi Sri Mulyani dan Thomas Djiwandono. Hashim menjelaskan, Anggito dipilih karena pengalaman dan kapasitasnya dalam mengelola berbagai aspek keuangan negara. “Beliau akan menangani persoalan pajak, cukai, serta penerimaan negara dari royalti pertambangan dan lainnya,” ujar Hashim.
Masalah utama yang menjadi sorotan adalah kebocoran penerimaan pajak yang selama ini dianggap belum optimal. Kementerian Penerimaan Negara nantinya diharapkan mampu merancang program-program strategis untuk memaksimalkan pendapatan negara, baik dari sektor pajak maupun sumber daya alam.
Anggito sendiri memiliki rekam jejak yang solid di bidang ekonomi dan keuangan. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017-2022, Komisaris BRI Syariah, hingga Chief Economist BRI. Tak hanya itu, ia juga pernah memimpin Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama pada 2012-2014, serta menjadi akademisi di Universitas Gadjah Mada.
Keputusan ini menunjukkan fokus pemerintahan Prabowo terhadap transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Dengan pembentukan kementerian ini, diharapkan pendapatan negara dapat ditingkatkan secara signifikan untuk mendukung pembangunan nasional.
Kehadiran Kementerian Penerimaan Negara tak hanya menjadi terobosan baru, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah dalam mengatasi tantangan fiskal. Dengan sistem yang lebih baik, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tekanan global dan menjaga stabilitas ekonominya. Anggito, dengan latar belakangnya yang luas, dipercaya mampu membawa perubahan besar di sektor ini.
