Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi ringan kepada Nuroji, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra. Sanksi berupa teguran tertulis itu diberikan karena pernyataan Nuroji yang mengkritisi pemain naturalisasi di Timnas Indonesia dan mengaku tidak bangga dengan mereka.
Keputusan ini diambil setelah MKD menggelar rapat evaluasi tertutup di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (3/12/2024). Ketua MKD DPR RI, Nazarudin Dek Gam, menyampaikan bahwa Nuroji terbukti melanggar kode etik DPR RI. “Sanksinya berupa teguran tertulis, berdasarkan pertimbangan hukum dan etika,” ujar Dek Gam setelah rapat selesai.
Dek Gam menjelaskan, putusan ini disepakati oleh seluruh anggota majelis tanpa ada keberatan. Sanksi juga langsung disampaikan kepada Nuroji dalam rapat tersebut. “Semua majelis hadir, dan keputusan diambil secara bulat,” tambahnya.
Wakil Ketua MKD DPR RI, Agung Widyantoro, menambahkan bahwa Nuroji telah mengakui kesalahannya. Menurut Agung, diksi yang digunakan Nuroji dalam mengkritik pemain naturalisasi kurang tepat. Pernyataannya dianggap merendahkan kontribusi para pemain yang telah dinaturalisasi.
Dalam video yang beredar, Nuroji menyampaikan bahwa ia tidak bangga dengan kemenangan Timnas Indonesia karena sebagian besar pemainnya bukan asli dari Indonesia. “Ia mencoba membedakan antara pemain lokal dan naturalisasi,” jelas Agung.
Padahal, menurut Agung, naturalisasi pemain adalah kebijakan yang harus didukung oleh semua pihak. Ia menegaskan bahwa keberadaan pemain naturalisasi telah membantu meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. “DPR boleh punya sudut pandang lain, tetapi sebaiknya menggunakan narasi yang bijak. Jangan sampai menjatuhkan semangat tim,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat Komisi X DPR RI, Nuroji mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlalu bangga dengan Timnas Indonesia karena dominasi pemain naturalisasi. Pernyataan tersebut disampaikan saat membahas permohonan PSSI untuk menaturalisasi dua pemain baru, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.
Pernyataan Nuroji dianggap tidak mendukung semangat tim dan justru menimbulkan polemik. Keputusan MKD untuk memberikan teguran tertulis diharapkan menjadi peringatan agar anggota DPR lebih bijak dalam menyampaikan pandangan mereka.
