Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, baru-baru ini berbicara tentang masalah pejabat toxic di pemerintahan. Dalam acara di Lembaga Administrasi Negara, Luhut menekankan pentingnya menjaga integritas para pejabat. Menurutnya, pejabat yang meminta uang atau terlibat praktik korupsi adalah contoh pejabat toxic yang harus segera diatasi. Ia juga menegaskan, jika seseorang ingin kaya, sebaiknya bukan menjadi pejabat, melainkan menjadi pedagang. Hal ini mengingatkan kita bahwa tugas seorang pejabat adalah melayani rakyat, bukan mencari keuntungan pribadi.
Luhut juga mengkritik operasi tangkap tangan (OTT) yang menurutnya sudah ketinggalan zaman. Ia menganggap OTT sebagai metode yang “kampungan” dan menyarankan agar pemerintahan lebih fokus pada digitalisasi transaksi. Dengan sistem digital, setiap transaksi tercatat dengan jelas, sehingga meminimalisir potensi korupsi yang lebih sulit ditindak melalui cara konvensional.
Selain itu, Luhut mengungkapkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai sejumlah proyek infrastruktur yang tidak direncanakan dengan matang. Salah satunya adalah bandara yang sepi pengunjung, yang justru menambah beban negara. Menurut Luhut, pembangunan infrastruktur harus didasari oleh studi kelayakan yang matang agar tidak terbuang sia-sia. Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan anggaran negara secara efisien.
Tak hanya itu, Luhut mengungkapkan adanya sekitar 6 juta hektare kebun sawit yang belum membayar pajak selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Untuk menyelesaikan masalah ini, Luhut menganjurkan penanganan yang sederhana, yakni dengan memberi penalti kepada perusahaan yang melanggar aturan, agar prosesnya lebih cepat dan efisien.
Secara keseluruhan, pernyataan Luhut ini memberikan gambaran tentang pentingnya reformasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan serta berkelanjutan.
