Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi memecat Effendi Simbolon setelah ia mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia menegaskan bahwa Effendi sudah tidak lagi menjadi kader PDIP karena melanggar kode etik dan AD/ART partai.
Djarot menyebutkan bahwa alasan pemecatan tersebut terkait dengan tindakan Effendi yang mendukung pasangan calon gubernur yang berbeda dari pilihan PDIP. Effendi hadir dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ridwan Kamil di Cempaka Putih, Jakarta, pada 18 November 2024. Padahal, pada waktu itu, Effendi masih merupakan anggota PDIP yang mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno untuk Pilgub Jakarta.
Sebelumnya, Effendi juga mendapat perhatian publik karena sikap politiknya pada Pilpres 2024. Ia mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, padahal PDIP saat itu mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Manuver politik Effendi ini semakin memperburuk hubungannya dengan partainya.
Effendi Simbolon lahir di Banjarmasin, 1 Desember 1964, dan menyelesaikan pendidikan sarjana di Manajemen Perusahaan Universitas Jayabaya pada 1988. Setelah lulus, ia bekerja di beberapa perusahaan swasta, termasuk sebagai konsultan di PT Pupuk Kaltim pada 1997-1999. Karier politiknya dimulai saat bergabung dengan PDIP, dan ia menjadi anggota DPR RI selama empat periode sejak 2004.
Di DPR, Effendi dikenal sering menimbulkan kontroversi dengan pernyataannya. Salah satu yang paling mencolok adalah ketika ia menyebut TNI sebagai “gerombolan” dalam rapat di DPR pada 2022. Ucapannya itu menuai kecaman dari banyak pihak, termasuk kalangan TNI.
Pada 2013, PDIP juga sempat mengusung Effendi sebagai calon gubernur Sumatera Utara, berpasangan dengan Jumiran Abdi. Namun, mereka kalah dalam Pilgub Sumut 2013 dengan perolehan suara 33 persen, kalah dari Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi.
Pemecatan Effendi Simbolon menambah deretan kontroversi dalam karier politiknya. Keputusan ini menunjukkan bahwa PDIP tidak mentolerir sikap yang dianggap bertentangan dengan arah politik partai.
