Komika Kiky Saputri akhirnya muncul di hadapan publik setelah menerima kritik tajam. Ia sebelumnya dianggap diam terhadap polemik seputar revisi UU Pilkada yang dilakukan DPR RI. Banyak yang percaya bahwa langkah DPR ini bisa menguntungkan pihak tertentu, terutama terkait ambang batas usia pencalonan. Salah satu yang disorot adalah kemungkinan Kaesang Pangarep maju dalam pemilihan gubernur di beberapa daerah.
Kiky, yang dikenal dekat dengan Kaesang dan bekerja di bawah perusahaannya, dinilai tak kritis lagi. Sebagian besar kritik datang dari kalangan komika lain yang merasa Kiky tidak bersuara saat demokrasi Indonesia terancam. Ia pun dianggap pro-pemerintah karena memilih diam ketika situasi politik memanas.
Setelah sekian lama diam, Kiky akhirnya menanggapi hujatan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah foto dengan latar belakang hitam, dilengkapi emoji tangan simbol cinta dan bendera merah putih. Dalam unggahannya, Kiky menjelaskan bahwa ia memiliki cara sendiri dalam mencintai Tanah Air.
Ia mengungkapkan bahwa meski tidak turun langsung berdemo seperti teman-temannya, ia memilih untuk berjuang dari dalam sistem. Kiky meminta doa dari rakyat Indonesia agar perjuangannya, meski berbeda, tetap menuju tujuan yang sama, yaitu untuk kebaikan Indonesia.
“Setiap orang pasti mencintai Negaranya. Semua memiliki cara masing-masing untuk menunjukkan rasa cinta itu. Bagi yang berjuang di jalanan, semangat dan hati-hati. Jangan mudah terprovokasi dan tetap jaga keselamatan,” tulisnya pada Kamis, 22 Agustus 2024.
“Doakan kami yang berjuang lewat jalur dalam. Meskipun caranya berbeda, tujuannya tetap sama, untuk mengembalikan martabat Negara Indonesia tercinta,” lanjut Kiky dalam unggahannya.
Meski demikian, tidak semua netizen langsung percaya dengan pernyataan Kiky. Beberapa dari mereka mencibir, menganggap Kiky terikat pekerjaan dengan bosnya, sehingga sulit baginya untuk bersikap kritis. Kiky dianggap hanya mencari aman dengan memilih jalur dalam, sementara beberapa orang merasa cara itu tidak cukup untuk menghadapi ancaman terhadap demokrasi Indonesia.
