Sebagian warga menolak rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini dianggap menyulitkan akses masyarakat terhadap BBM dengan harga terjangkau. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan memicu kenaikan harga BBM dan menambah beban hidup.
Agung, salah seorang warga, menyatakan bahwa pembatasan ini akan mendorong masyarakat untuk membeli BBM dengan harga lebih tinggi. Hal ini, menurutnya, tidak adil karena tidak semua orang memiliki daya beli yang sama. “Sekarang makan saja susah, apalagi rencana BBM naik. Biaya hidup bertambah lagi,” ungkap Agung pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Senada dengan Agung, Ponirin, warga lainnya, juga mengutarakan ketidaksetujuannya. Ia menilai bahwa kebijakan pembatasan BBM subsidi hanya akan memperlambat perekonomian rakyat. “Kalau kita (rakyat) akan memperlambat ekonomi,” ujar Ponirin.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah memang berencana membatasi BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024. Pernyataan ini disampaikan usai rapat dengan Komisi VII DPR pada Selasa, 27 Agustus 2024. Menurut Bahlil, aturan tersebut akan disertai masa sosialisasi yang sedang dibahas. “Begitu aturannya keluar, Peraturan Menteri (Permen) keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang lagi dibahas,” jelas Bahlil.
Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai pembatasan pembelian BBM subsidi. Kebijakan ini masih dalam tahap sosialisasi dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan di lapangan sebelum keputusan diambil.
