Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Bahlil Lahadalia, berkomitmen untuk segera menangani tingginya impor serta perbedaan harga LPG dalam negeri. Ia akan bekerja sama dengan Pertamina dan SKK Migas dalam langkah ini. Bahlil mengungkapkan rencana untuk segera menyiapkan lokasi-lokasi pembangunan industri LPG guna mengurangi ketergantungan impor. Hal ini diungkapkan Bahlil seusai serah terima jabatan sebagai Menteri ESDM di Jakarta, Senin lalu.
Bahlil menyadari bahwa perbedaan harga LPG yang signifikan memberi ruang bagi impor yang berlebihan. Untuk itu, ia berencana mengajak Pertamina dan SKK Migas untuk duduk bersama membahas solusi konkret. Salah satu langkah yang akan diambil adalah memastikan harga LPG dalam negeri tidak jauh lebih murah dibandingkan harga impor. Dalam dua bulan ke depan, Bahlil menegaskan tugas utamanya adalah menutup celah yang memungkinkan masuknya impor berlebihan.
Bahlil juga meminta data konkret dari SKK Migas dan Pertamina untuk menindaklanjuti laporan tingginya impor gas, terutama LPG. Data ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam waktu dekat. Selain itu, Bahlil menekankan pentingnya kerja sama antara Pertamina, SKK Migas, dan pemerintah dalam menekan impor LPG yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan hilirisasi LPG.
Hilirisasi LPG ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kemandirian energi nasional. Bahlil menyatakan bahwa salah satu tugas pentingnya adalah memastikan harga LPG dalam negeri tidak lebih murah secara signifikan dibandingkan harga impor. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah ini dalam dua bulan ke depan.
Pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
Bahlil, yang memiliki latar belakang sebagai kader Partai Golkar dan pengusaha asal Papua, sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 2019. Jabatan ini kini diduduki oleh Rosan Roeslani, yang juga dilantik oleh Presiden Jokowi pada hari yang sama.
Dalam sumpah jabatannya, Bahlil berjanji akan setia kepada UUD 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan lurus demi bakti kepada bangsa dan negara. Ia juga berkomitmen menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.
