Anggaran Kemendiktisaintek Dipangkas Rp14,3 Triliun
celebrithink.com – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu Rp56,6 triliun pada 2025. Efisiensi anggaran ini berdampak pada berbagai program, termasuk beasiswa untuk mahasiswa dan tunjangan dosen. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi dan mahasiswa karena berpotensi menghambat pendidikan tinggi di Indonesia.
Dampak Pemotongan pada Tunjangan Dosen
Menteri Kemendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa anggaran tunjangan dosen non-PNS yang awalnya Rp2,7 triliun terkena pemangkasan Rp676 miliar. Ia mengusulkan agar anggaran ini tetap pada pagu semula tanpa pemotongan. Jika pemotongan ini tetap dilakukan, banyak dosen non-PNS akan mengalami penurunan kesejahteraan yang bisa berdampak pada kualitas pendidikan di perguruan tinggi.
Selain itu, dosen non-PNS juga berkontribusi besar dalam dunia akademik dengan melakukan penelitian serta mengajar di berbagai kampus. Oleh karena itu, pemangkasan tunjangan dapat menurunkan motivasi mereka dalam menjalankan tugasnya. Jika hal ini terjadi, kualitas pembelajaran bagi mahasiswa bisa terpengaruh secara signifikan.
Pemotongan Anggaran Beasiswa Mahasiswa
Beberapa program beasiswa juga terdampak pemangkasan. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang awalnya memiliki pagu Rp14,698 triliun, terkena efisiensi sebesar Rp1,319 triliun. Satryo mengusulkan agar program ini dikembalikan ke pagu awal. Pemotongan ini berpotensi mengurangi jumlah penerima beasiswa dan menyulitkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan studi.
Selain itu, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang memiliki pagu awal Rp164,7 miliar terkena pemotongan Rp19,47 miliar. Beasiswa afirmasi pendidikan tinggi dengan pagu awal Rp213,73 miliar juga masuk dalam daftar efisiensi. Program ini bertujuan membantu mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal agar mendapatkan akses pendidikan tinggi, sehingga pemangkasan anggaran akan menyulitkan mereka.
Beasiswa KNB dan Beasiswa Dosen Juga Terpangkas
Program beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB) awalnya memiliki anggaran Rp85,348 miliar, namun terkena pemotongan sebesar Rp21 miliar atau sekitar 25 persen. Program ini bertujuan menarik mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia dan meningkatkan kerja sama akademik antarnegara. Pemangkasan anggaran bisa berdampak pada jumlah penerima beasiswa serta menurunkan daya saing Indonesia sebagai tujuan pendidikan tinggi.
Sementara itu, beasiswa dosen dan tenaga pendidikan untuk studi dalam dan luar negeri, yang awalnya Rp236,8 miliar, juga dipangkas 25 persen atau sebesar Rp59 miliar. Beasiswa ini mendukung peningkatan kapasitas dosen dan tenaga pendidik agar memiliki kompetensi yang lebih baik. Jika dana ini dikurangi, upaya peningkatan kualitas dosen bisa terhambat dan berpengaruh pada sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan.
Usulan Pengembalian Anggaran
Satryo menegaskan bahwa semua program tersebut sebaiknya dikembalikan ke pagu awal. Ia berharap Komisi X DPR RI dapat memperjuangkan agar total pemotongan anggaran tidak mencapai Rp14,3 triliun. Ia mengusulkan agar efisiensi hanya sebesar Rp6,78 triliun agar sektor pendidikan tetap berjalan optimal. Jika anggaran dipangkas terlalu besar, maka banyak mahasiswa dan dosen yang akan kesulitan dalam mengakses fasilitas pendidikan yang layak.
Para mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berharap pemerintah bisa mempertimbangkan ulang keputusan ini. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak generasi unggul yang akan memajukan negara. Oleh karena itu, pemotongan anggaran sebaiknya dilakukan dengan bijaksana tanpa mengorbankan hak pendidikan bagi masyarakat.
Pemotongan anggaran beasiswa dan tunjangan dosen berpotensi menghambat akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dan kesejahteraan dosen. Usulan pengembalian anggaran diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program pendidikan yang telah dirancang oleh pemerintah. Pendidikan tinggi yang berkualitas membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar dapat mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing secara global.
