celebrithink.com – Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini sempat menuai perhatian karena permasalahan administratif. Meski sah secara agama, pernikahan ini harus melalui proses ulang untuk memenuhi prosedur negara. Sule, ayah Rizky Febian, akhirnya angkat bicara mengenai polemik ini dan memberikan penjelasan lengkap.
Polemik Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini
Sule mengungkapkan bahwa masalah ini muncul karena adanya oknum yang tidak mendaftarkan pernikahan Rizky dan Mahalini ke negara. Akibatnya, meskipun sudah sah secara agama, pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi.
“Sebetulnya kan kalau dalam agama mereka sudah sah, ada oknum yang tidak mendaftarkan pernikahan itu ke negara,” ujar Sule dalam kanal YouTube FYP, Selasa (28/1).
Untuk menyelesaikan masalah ini, Rizky dan Mahalini memutuskan untuk menikah ulang. Langkah ini dilakukan agar pernikahan mereka diakui secara hukum negara.
“Akhirnya untuk mengikuti prosedur, mereka menikah ulang. Setelah itu didaftarkan secara negara,” tambah Sule.
Kehamilan Mahalini Jadi Sorotan
Setelah polemik pernikahan selesai, fokus Rizky dan Mahalini kini beralih pada kehamilan anak pertama mereka. Sule juga mengonfirmasi bahwa Hari Perkiraan Lahir (HPL) Mahalini diprediksi pada Februari 2025.
“Februari Insya Allah lahirlah,” ungkap Sule dalam program Pagi Pagi Ambyar.
Kehamilan Mahalini awalnya dirahasiakan oleh Rizky Febian. Sule menyebut hal ini merupakan permintaan Rizky yang ingin memberikan kejutan kepada publik.
“Udah lama sih sebetulnya. Cuma katanya jangan dikasih tahu dulu ke orang-orang, mau surprise,” ujar Sule.
Momen Pernikahan di Mei 2024
Rizky Febian dan Mahalini resmi menikah pada 10 Mei 2024 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Acara tersebut berlangsung meriah dan disaksikan oleh keluarga serta teman terdekat.
Meski sempat menghadapi masalah administratif, pernikahan Rizky Febian dan Mahalini kini telah resmi secara hukum negara. Fokus pasangan ini saat ini adalah menyambut kehadiran anak pertama mereka. Perjalanan mereka menjadi bukti pentingnya mengikuti prosedur hukum selain keabsahan agama.
