Korea Selatan kembali diwarnai krisis politik serius setelah Kim Yong-hyun, mantan Menteri Pertahanan, mencoba bunuh diri di dalam tahanan. Insiden ini terjadi saat ia menghadapi tekanan besar akibat dugaan keterlibatan dalam deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Meski saat ini kondisinya stabil, kasus ini memunculkan diskusi luas tentang dinamika politik dan sistem hukum di negara tersebut.
Deklarasi Darurat Militer yang Kontroversial
Pada 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer dengan dalih mengantisipasi ancaman dari Korea Utara. Namun, keputusan mendadak ini mendapat tentangan keras dari parlemen dan masyarakat. Setelah tekanan masif, parlemen segera mencabut status darurat militer, menandai babak baru ketegangan politik.
Penangkapan Kim dan Pejabat Tinggi Lainnya
Setelah status darurat militer dicabut, Kim Yong-hyun bersama dua pejabat lainnya ditangkap atas tuduhan pemberontakan. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan bukti kuat yang diajukan ke pengadilan, dengan alasan kekhawatiran akan penghilangan barang bukti. Kim kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan mengundurkan diri dari jabatannya pada 5 Desember 2024.
Percobaan Bunuh Diri di Tahanan
Di dalam sel tahanan di Seoul Timur, Kim berusaha mengakhiri hidupnya namun berhasil diselamatkan. Kepala lembaga pemasyarakatan mengonfirmasi bahwa Kim telah dipindahkan ke sel khusus untuk memastikan keamanannya. Insiden ini mencerminkan tekanan psikologis luar biasa yang dihadapi tahanan politik, memicu kekhawatiran tentang perlakuan dan kesejahteraan mereka di balik jeruji besi.
Mosi Pemakzulan Presiden Yoon
Di tengah gejolak ini, oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol. Pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Desember 2024. Jika mosi diterima, Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih sementara, sementara Mahkamah Konstitusi memutuskan kelanjutan jabatan Yoon.
Dampak pada Politik Domestik dan Internasional
Kasus ini tidak hanya mengguncang stabilitas politik dalam negeri tetapi juga mendapat sorotan internasional. Parlemen membentuk tim investigasi independen untuk memastikan transparansi. Namun, oposisi menuduh upaya ini sebagai kedok untuk mempertahankan kekuasaan Presiden.
Peristiwa ini menjadi pengingat akan risiko besar dalam dinamika politik. Keputusan kontroversial dapat berujung pada tragedi pribadi dan dampak luas bagi negara.
