Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti banjirnya barang tekstil impor ilegal dari China yang mengancam industri tekstil nasional. Ia menyebut masuknya 72.000 kontainer tekstil ilegal sebagai tanda lemahnya sistem pengawasan di Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, telah merusak industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.
Cucun menilai lemahnya pengawasan pemerintah, khususnya Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), turut memperburuk situasi. “Bea Cukai tajam ke masyarakat, tapi impor ilegal dibiarkan,” ungkapnya. Ia juga menilai aparat terkait seolah menutup mata terhadap masalah ini.
Banjirnya barang ilegal ini berdampak serius, seperti melemahnya daya saing industri lokal hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Data menunjukkan lebih dari 59.000 pekerja tekstil telah kehilangan pekerjaan sepanjang 2024. Angka ini diperkirakan terus meningkat jika pemerintah tidak segera bertindak.
Cucun juga mendesak revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang dianggap memudahkan masuknya barang impor murah. Selain itu, ia meminta koordinasi lintas kementerian untuk menekan angka impor ilegal dan melindungi industri dalam negeri.
Menurut data Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), impor tekstil ilegal dari China selama lima tahun terakhir mencapai 72.250 kontainer, dengan kerugian negara hingga Rp 46 triliun. Selisih nilai ekspor dan impor tekstil dari dan ke China juga menunjukkan gap miliaran dolar AS setiap tahunnya.
Keterpurukan industri tekstil ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga menghambat target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen. Industri tekstil, yang menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, kini terancam mengalami PHK lebih masif jika kondisi ini terus berlanjut.
Cucun memperingatkan, tanpa tindakan tegas, dampak ekonomi dan sosialnya akan semakin buruk. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mengatasi masalah ini demi menyelamatkan sektor tekstil nasional.
