Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, kini menghadapi penyelidikan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap yang melibatkan mantan menantunya, Seo. Kasus ini mencuat setelah Seo diduga menerima perlakuan istimewa saat memperoleh pekerjaan di maskapai Thai Eastar Jet. Berdasarkan laporan The Korea Herald pada Senin (2/9), dugaan ini muncul karena ada kecurigaan bahwa Seo menerima pekerjaan tersebut sebagai imbalan atas penunjukan pejabat penting dalam pemerintahan.
Penyelidikan ini dipimpin oleh Divisi Kriminal 3 dari Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju. Pada hari Jumat lalu, rumah putri Moon, Moon Da-hye, digeledah karena diduga terkait kasus ini. Kasus ini bermula dari pengaduan yang diajukan empat tahun lalu oleh Partai Kekuatan Rakyat dan kelompok sipil “Justice People”. Mereka menduga ada hubungan antara pekerjaan Seo di Thai Eastar Jet dengan penunjukan Lee Sang-jik, pendiri maskapai tersebut, sebagai kepala Badan UKM dan Startup Korea (KOSME).
Seo menikahi putri Moon sebelum akhirnya bercerai, dan dipekerjakan oleh Thai Eastar Jet pada Juli 2018. Namun, kualifikasi Seo yang dianggap tidak memadai serta kondisi keuangan perusahaan yang buruk memicu kecurigaan. Diduga ada campur tangan istana kepresidenan dalam proses perekrutan tersebut.
Jaksa menduga penunjukan Lee sebagai kepala KOSME mungkin diputuskan dalam pertemuan informal pada akhir 2017. Dugaan lain muncul ketika Moon dan istrinya berhenti memberikan dukungan finansial kepada putri mereka setelah Seo dipekerjakan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa gaji dan tunjangan Seo dianggap sebagai suap kepada Moon.
Sejauh ini, Seo telah diperiksa tiga kali sebagai saksi, namun memilih untuk tidak memberikan keterangan. Jaksa juga memeriksa beberapa mantan pejabat tinggi pemerintahan Moon, termasuk mantan Kepala Staf Im Jong-seok dan pemimpin Partai Minor Rebuilding Korea, Cho Kuk. Mantan Sekretaris Senior Presiden untuk Urusan Personalia, Cho Hyun-ock, juga didakwa atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.
Penyelidikan ini menimbulkan reaksi beragam dari pihak yang berkuasa dan oposisi. Partai Kekuatan Rakyat menegaskan bahwa semua warga negara harus setara di hadapan hukum. Sementara itu, Partai Demokrat mengecam penyelidikan ini sebagai upaya balas dendam politik untuk mengalihkan perhatian dari kasus-kasus yang melibatkan Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon-hee.
Dalam konferensi pers, 37 anggota parlemen Partai Demokrat memperingatkan bahwa penyelidikan ini dapat membawa dampak buruk bagi pemerintahan saat ini. Mereka menyatakan bahwa upaya balas dendam politik semacam ini hanya akan meningkatkan kemarahan publik terhadap pemerintah.
