Warganet Tolak Rencana Pemblokiran Platform X oleh Kominfo

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Pict by Unsplash

Rencana terbaru Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir platform digital X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) karena konten negatif dan judi online, mendapat tanggapan keras dari warganet. Banyak warganet menolak rencana tersebut, dan kata kunci “tolakblokirx” menjadi trending topic nomor satu di platform X. Hingga Minggu (16/6) pukul 09.18, sudah ada sekitar 104 ribu cuitan yang menentang pemblokiran ini.

Tak hanya “tolakblokirx,” kata kunci “Kominfo” juga menduduki posisi kedua dengan sekitar 90 ribu unggahan. Reaksi warganet terhadap rencana ini beragam, mulai dari kritik langsung hingga sindiran kepada Kominfo. Tagar “tolak blokir X” mulai diramaikan sejak 15 jam yang lalu, segera setelah pengumuman rencana pemblokiran oleh Kominfo.

Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, menegaskan bahwa pihaknya akan memblokir platform X jika terus memberikan ruang untuk konten pornografi. “Pasti diblokir ini. Kalau sudah membolehkan kayak gini. Makanya kita pelajari,” ujar Semuel di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (14/6).

Kominfo akan terlebih dahulu mempelajari panduan yang dimuat oleh X terkait konten dewasa di platform tersebut. Semuel menekankan bahwa pemblokiran akan dilakukan pada platform, bukan konten individual, karena pihaknya tidak memiliki otoritas langsung untuk memblokir konten tertentu di sebuah platform. “Ini kita langsung kaji. Ini mungkin kita surati dengan segera,” katanya.

Menurut informasi dari Pusat Bantuan X, platform media sosial yang kini dimiliki oleh Elon Musk ini telah mengizinkan konten dewasa sejak Mei 2024. Pengguna yang mengunggah konten dewasa, baik konten telanjang maupun aktivitas seksual, harus memberikan label yang jelas atau tidak menampilkan konten tersebut secara terbuka.

Reaksi warganet yang menolak rencana pemblokiran ini mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan yang dianggap terlalu berlebihan. Banyak yang berpendapat bahwa memblokir seluruh platform bukanlah solusi yang tepat dan justru akan merugikan banyak pengguna yang memanfaatkan platform tersebut untuk berbagai tujuan positif.

Sementara itu, diskusi dan debat mengenai langkah yang seharusnya diambil oleh Kominfo terus berlanjut di media sosial. Banyak warganet yang berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih baik dalam mengatasi masalah konten negatif tanpa harus memblokir seluruh platform yang digunakan oleh jutaan orang.