Sebuah video berdurasi 36 dan 1,07 detik viral. Video tersebut menunjukkan seorang anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin, terlibat cekcok dengan polisi saat ditilang. Peristiwa itu terjadi saat Polres Bima menggelar Operasi Patuh Rinjani 2024 di Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu, 21 Juli 2024.
Kronologi Kejadian
Dalam video tersebut, Rafidin mengenakan kemeja putih dengan setelan jas biru Partai Amanat Nasional (PAN). Dia terlihat tidak terima ditilang karena diduga tidak membawa SIM dan pajak kendaraannya mati. Rafidin mengendarai mobil Toyota Fortuner hitam dengan nomor polisi B 1744 CLR.
Polisi menjelaskan bahwa STNK kendaraan Rafidin mati sejak 2020 dan pajak kendaraannya belum diperpanjang sejak Mei 2024. Rafidin sempat meminta agar polisi yang menilangnya menahan STNK, namun ditolak karena STNK tersebut sudah mati. Sikap polisi yang membeberkan pajak kendaraan mati tidak diterima oleh Rafidin, yang sempat mendorong personel Polres Bima yang mengenakan helm.
Cekcok dan Ancaman
Dalam cekcok tersebut, Rafidin berkata, “Jangan begitu,” yang membuat anggota Polres Bima merasa diancam. “Mau mengancam saya. Saya memiliki surat tugas,” kata anggota polisi itu. Namun, Rafidin membantah hendak mengancam polisi. Dalam video tersebut, polisi juga menyebut bahwa Rafidin adalah anggota dewan.
Penjelasan Rafidin
Menanggapi kejadian tersebut, Rafidin membantah bahwa dirinya menolak ditilang. Dia menjelaskan bahwa saat itu dirinya hanya meminta agar mobilnya tidak ditahan dan bersedia menitipkan STNK-nya karena tidak membawa SIM. “Jadi tidak benar saat itu saya menolak ditilang, hanya saya meminta STNK saja yang ditahan. Karena mobil saya seolah dianggap bodong, makanya saya tidak terima,” katanya.
Rafidin juga menjelaskan bahwa mobilnya tidak bodong dan telah menitipkannya di Mapolres Bima untuk mengurus surat kendaraan yang pajaknya mati. Dia mengaku telah membuat SIM baru karena SIM lamanya telah mati dan tidak bisa diperpanjang.
Kritik Terhadap Polisi
Politisi PAN tersebut juga menyesalkan sikap anggota polisi yang dianggapnya berlebihan. “Tidak cocok jadi anggota Lantas, sebaiknya Kapolres tarik dari anggota Lantas. Baru berhadapan dengan satu orang saja sudah seperti itu sikapnya, bagaimana dengan masyarakat banyak,” sesalnya.
Kejadian ini menarik perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Cekcok antara pejabat publik dan aparat kepolisian sering kali menimbulkan kontroversi, terutama jika melibatkan pelanggaran hukum seperti pajak kendaraan mati dan tidak membawa SIM. Polisi dan pejabat publik diharapkan bisa menyelesaikan masalah dengan bijak dan profesional demi menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat.
