Celebrithink.com – Perbedaan data kemiskinan Indonesia versi BPS (8,07%) dan World Bank (64,2%) dipicu oleh standar garis kemiskinan yang berbeda. Badan Pusat Statistik (BPS) memakai tolok ukur pengeluaran kebutuhan dasar lokal, sementara World Bank mengacu pada standar Upper Middle-Income Country sebesar 8,3 dolar AS per hari. Angka fantastis 64,2% ini bukan berarti Indonesia mendadak miskin masif, melainkan sinyal kuat banyaknya warga yang tertahan di kategori kelompok rentan dan rawan gulung tikar saat kena guncangan ekonomi.
Alasan Standar World Bank Tembus 64 Persen
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Wisnu Nugroho, PhD., menjelaskan bahwa perbedaan mencolok ini terjadi karena perbedaan metodologi pembanding antarnegara.
Indonesia resmi masuk kategori negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle-Income Country/UMIC). World Bank menggunakan standar 8,3 dolar AS per hari untuk seluruh negara di kelompok ini. Masalahnya, rentang pendapatan negara UMIC sangat lebar, mulai dari Indonesia dengan pendapatan per kapita 4.800 dolar AS hingga negara papan atas berpendapatan 14.000 dolar AS.
Penggunaan satu keranjang Purchasing Power Parity (PPP) internasional sering mengorbankan konteks lokal seperti pola konsumsi beras, biaya sewa, hingga subsidi pemerintah yang berlaku di Indonesia.
Pesan utama dari disparitas data ini adalah rapuhnya posisi ekonomi kelas menengah aspiratif di tanah air. Banyak warga statistik berada sedikit di atas garis kemiskinan nasional BPS. Namun, karena penumpukan populasi terjadi di area batas tersebut, kenaikan harga bahan pokok atau PHK sedikit saja bisa langsung melempar mereka balik ke jurang kemiskinan.
“Angka 64,2% diambil dari proporsi penduduk yang pengeluarannya di bawah 8.3 dollar per hari yang digunakan sebagai garis kemiskinan standar negara berpendapatan menengah atas,” jelasnya dilansir dari ugm.ac.id.
| Lembaga Pengukur | Standar Garis Kemiskinan | Angka Hasil (Maret 2026) | Fokus Utama Pengukuran |
| BPS Indonesia | Kebutuhan Dasar Minimum Lokal | 8,07% | Standar hidup riil masyarakat |
| World Bank (UMIC) | 8,3 Dolar AS PPP / Hari | 64,2% | Perbandingan kesejahteraan global |
Ketimpangan Ekonomi Dan Pekerjaan Informal
Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5-6 persen belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Data BPS mencatat Rasio Gini naik menjadi 0,368 pada Maret 2026, dengan kenaikan tertinggi terjadi di area perkotaan. Selain itu, sekitar 59 persen tenaga kerja Indonesia masih terserap di sektor informal yang minim jaminan sosial, kepastian pendapatan, dan jenjang karier. Pemerintah dituntut tak hanya fokus membuka lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan yang berkelanjutan bagi generasi muda.
Wisnu menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat. Pertama, program pemerintah perlu dirancang agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat didistribusikan secara lebih luas. Besarnya skala program tidak secara otomatis membuat program tersebut inklusif. “Skala besar itu tidak otomatis inklusif. Desain dan mekanismenya yang kemudian memastikan bahwa itu adalah inklusif,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah program berbasis masyarakat seperti Kecamatan Development Program (KDP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang menurutnya dapat menjadi pembelajaran dalam merancang program pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Kedua, pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik melalui perbaikan layanan negara. Wisnu menilai masyarakat perlu melihat hubungan yang lebih jelas antara kewajiban perpajakan dan manfaat yang diterima melalui layanan publik. “Kalau kontrak sosial dan kontrak fiskal ini tidak perbaiki, kepercayaan publik terhadap negara akan terus tergerus,” ujarnya.
Ketiga, pemerintah perlu memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal dan berkualitas. Menurut Wisnu, pekerjaan yang layak dan berkelanjutan diperlukan agar kelompok rentan dapat meningkatkan kondisi ekonominya dan tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan. “Selama penyerapan tenaga kerja bertumpu pada sektor informal, kelompok rentan yang jumlahnya puluhan juta tidak pernah akan naik kelas ke kelas menengah yang jauh lebih mapan,” katanya.
Ia menilai pembangunan ekonomi pada akhirnya tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan. Pertumbuhan perlu diikuti dengan penciptaan pekerjaan yang layak, pemerataan manfaat ekonomi, serta perlindungan bagi kelompok yang masih rentan. “Pekerjaan rumah kita bukan lagi mengeluarkan orang dari kemiskinan, tapi memastikan mereka yang sudah keluar tidak pernah jatuh lagi,” ujarnya.
