Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjuk Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Merah Putih. Pengumuman tersebut disampaikan di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu malam. Nasaruddin Umar menggantikan Yaqut Cholil Qoumas yang masa jabatannya tidak diperpanjang.
Sebelum resmi ditunjuk, Nasaruddin menceritakan bahwa pemanggilan oleh Prabowo terjadi secara mendadak. Dia dipanggil untuk bertemu di kediaman Prabowo di Kartanegara. “Saya betul-betul sangat terkejut. Tidak pernah menyangka dan membayangkan hal ini,” ungkap Nasaruddin.
Nasaruddin menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan soal jabatan menteri, baik dengan Prabowo maupun pihak dari Partai Gerindra. Namun, pada Senin, 14 Oktober, sekitar pukul 18:00 WIB, dia menerima undangan dari ajudan Prabowo untuk datang ke Kartanegara.
Nasaruddin Umar lahir di Ujung-Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1959. Sebagai seorang ulama dan akademisi, ia telah banyak berkontribusi dalam dunia pendidikan dan keagamaan di Indonesia. Nasaruddin menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Alauddin Makassar, dan melanjutkan S2 serta S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Selain pendidikan di dalam negeri, Nasaruddin juga belajar di luar negeri, termasuk di McGill University, Kanada, serta menjalani Program Ph.D di Universitas Leiden, Belanda. Gelar doktoralnya diraih setelah menjalani beberapa program pendidikan di luar negeri.
Setelah menyelesaikan studi doktoral, Nasaruddin menjadi sarjana tamu di Sophia University Tokyo, SOAS University of London, dan Georgetown University di Washington DC. Pengalaman akademiknya yang luas, terutama dalam wawasan keislaman, menjadikannya seorang pemikir progresif dalam isu-isu seperti kesetaraan gender dan moderasi beragama.
Nasaruddin telah menulis 12 buku yang membahas topik tersebut. Selain berkarir di dunia akademis, Nasaruddin juga aktif di dunia politik. Sebelum menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama pada periode 2011-2014 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.