Kleptokrasi berasal dari kata Yunani “klepto” yang berarti “mencuri” dan “kratos” yang berarti “kekuasaan.” Secara harfiah, kleptokrasi berarti “pemerintahan oleh para pencuri.” Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan di mana para pemimpin atau elite politik menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri dengan merampas kekayaan dan sumber daya negara, sementara kesejahteraan rakyat diabaikan.
Dalam kleptokrasi, praktik korupsi sangat umum, di mana para penguasa secara sistematis mengambil uang negara melalui penyuapan, penggelapan, atau manipulasi anggaran publik. Kekuasaan sering kali dijaga dengan mengendalikan lembaga-lembaga penting seperti peradilan, kepolisian, dan media, sehingga rakyat kesulitan untuk melawan atau mengungkap penyalahgunaan ini. Penguasa kleptokratis biasanya memberikan imbalan kecil kepada sebagian masyarakat, seperti akses terbatas pada kekayaan atau keamanan, untuk meredam potensi pemberontakan.
Kleptokrasi sering terjadi di negara-negara yang memiliki kelemahan dalam lembaga-lembaga pengawasan dan transparansi, seperti negara yang baru merdeka, mengalami instabilitas politik, atau kaya akan sumber daya alam. Fenomena ini sangat merugikan karena menghambat pembangunan ekonomi dan menciptakan ketimpangan yang luas dalam distribusi kekayaan.
Dampak kleptokrasi dapat sangat merusak tatanan sosial. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik justru dialihkan untuk keuntungan segelintir elite. Hal ini memperdalam kemiskinan, memperlemah pemerintahan yang sah, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan kleptokratis sering kali terperangkap dalam siklus ketergantungan, di mana mereka harus tunduk pada kepentingan penguasa demi mendapatkan akses kepada kebutuhan dasar.
Dengan demikian, kleptokrasi tidak hanya menghancurkan ekonomi negara, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial, menciptakan jurang besar antara penguasa dan rakyat.